FGD WARTAWAN: Diskusi Ketahanan Ekonomi Jateng

Tanggal -
RIN

SOAL EKONOMI. Ferry Wawan Cahyono bersama para narasumber dalam acara FGD dengah tema ‘Ketahanan Ekonomi Jateng di Masa Sableng,’ Rabu (16/7/2025), (foto teguh prasetyo)

SEMARANG – Dalam Focus Group Disccussion (FGD) dengan tema ‘Ketahanan Ekonomi Jateng di Masa Sableng,’ Rabu (16/7/2025), Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono mengatakan kondisi geopolitik mampu mempengatuhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan ketahanan ekonomi daerah agar sistem ekonomi tetap bertahan, adaptif, dan stabil saat menghadapi krisis.

“Diakui bersama kondisi geopolitik dunia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, kondisi sosial politik domestik juga ikut mempengaruhi laju perekonomian. Di Jateng sendiri ekonominya ditopang industri pengolahan, pertanian, dan UMKM. Sektor itu harus terus dioptimalkan agar ketahanan ekonomi Jateng tetap ada,” kata Ferry, mendampingi Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto.

Sebagai informasi, FGD di Aula Lantai 10 Gedung Merah Putih, BPKAD Provinsi Jateng, itu juga menghadirkan beberapa narasumber berkompeten. Diantaranya Ketua TPPD Jateng Zulkifli Gayo, Ketua Umum BPD Hipmi Jateng Teddy Agung Tirtayadi, dan Profesor Ahmad Syakir Kurnia selaku Guru Besar Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Undip.

Senada, Zulkifli menilai ketahanan ekonomi dapat berjalan optimal dengan adanya kolaborasi semua pihak terkait. Ia mengakui saat ini ada hambatan perekonomian di tengah masa ‘ketidakpastian.’

Untuk itu, Pemprov Jateng memiliki program penunjang pertumbuhan ekonomi. Beberapa diantaranya penguatan sektor primer (pertanian & perikanan), pemberdayaan UMKM-koperasi-ekonomi kreatif, dan pengembangan industri & investasi.

“Investasi itu tidak hanya asal masuk tapi juga bisa dirasakan masyarakat,” tegas Zulkifli.

Dari sisi pengusaha, Teddy mengakui tema yang diangkat dalam FGD sangat tepat, mengingat kondisi usaha sekarang (di masa ‘sableng’) ini cukup menyulitkan para pengusaha. Karena, dari segi permodalan, pengusaha besar dan UMKM mengalami kesulitan akibat suku bunga kredit yang tinggi.

“Dengan kondisi yang sulit ini, kami ‘dipaksa’ untuk tetap optimis dengan cara lebih adaptif dan kreatif. Jadi, langkah kami saat ini adalah digitalisasi usaha dan akses pinjaman,” ungkap Teddy.

Sementara dari kalangan akademik, Ahmad, menilai ketahanan ekonomi harus memiliki SDM berkualitas. Dengan begitu, diharapkan setiap SDM mampu menumbuhkan ekonomi di daerahnya. (ariel/priyanto)

Dilihat: 88

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).