Dipantau, Penanganan Bencana di Banjarnegara

DETEKSI DINI. Komisi E DPRD Provinsi Jateng saat melihat alat deteksi dini bencana tanah longsor di workshop BPBD Kabupaten Banjarnegara, Selasa (21/1/2020). (foto ariel noviandri)

BANJARNEGARA – Pada Januari ini, sudah beberapa kasus bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Dengan kondisi tersebut, Komisi E DPRD Provinsi Jateng meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara untuk selalu tanggap di semua desa rawan bencana.

Demikian disampaikan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid, saat memimpin Komisi E berkunjung ke Kantor BPBD Kabupaten Banjarnegara, Selasa (21/1/2020). Ia mengatakan penanganan bencana itu harus diiringi dengan kinerja yang terintegrasi sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat selesai dengan cepat.

“Di musim penghujan ini, banyak daerah yang rawan bencana. Untuk itu, koordinasi (antar lembaga) mutlak dilakukan dalam penanganan bencana,” kata Politikus PKB itu.

Soal ketersediaan anggaran bencana, kata dia, Pemprov Jateng sudah menyiapkannya agar kasus bencana segera diselesaikan. Ia menyarankan BPBD dapat menginventarisir kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan bencana tersebut.

“Anggarannya sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Kami selalu mengawal kinerja BPBD dan anggarannya selalu ditambah,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri, yang ikut mendampingi Komisi E, mengatakan langkah koordinasi itu harus dilakukan guna mempercepat penanganan bencana. Ia menyarankan pula setiap BPBD kabupaten/ kota harus saling membantu, khususnya terhadap daerah yang terkena bencana.

“Harus bisa saling berkoordinasi dan saling membantu. Persiapkan program yang akan dilaksanakan, termasuk anggarannya, sehingga kami (DPRD) bisa menyiapkannya,” kata Legislator dari Fraksi PKS itu.

Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Banjarnegara Arief Rahman mengakui wilayah Banjarnegara paling sering dilanda bencana tanah longsor. Datanya menyebutkan, pada 2018 ada 148 kasus bencana tanah longsor dan pada 2019 lalu ada 167 kasus.

Saat ini, pihaknya terus berupaya melakukan langkah pencegahan, salah satunya sosialisasi dan penguatan kapasitas masyarakat. Ia menilai langkah itu layak dilakukan karena mampu melibatkan masyarakat agar lebih siap saat menghadapi bencana.

“Jadi, langkah kami bukan saat tanggap darurat tapi sebelum bencana datang seperti penguatan kapasitas kelembagaan. Meski begitu, posko siaga darurat tetap ada. Soal sosialisasi ke masyarakat, kami melakukan ke beberapa sekolah, khususnya pendidikan usia dini. Dalam hal ini, kami bekerjasama dengan dinas pendidikan agar persoalan kebencanaan masuk dalam pelajaran muatan lokal. Yang jelas, kami tidak bosan menyampaikan soal kewaspadaan bencana kepada masyarakat,” tegas Arief.

Untuk mengurangi bencana tanah longsor, pihaknya terus mempelajari penyebabnya dari dokumentasi yang terkumpul kemudian dilakukan penanganannya. Salah satu upayanya yakni dengan penanaman pohon yang mampu menahan longsor, termasuk rumput akar wangi.

“Kami sudah memiliki alat early warning system (sistem peringatan deteksi dini) untuk bencana tanah longsor. Alat itu merupakan pengembangan teknologi dari UGM (Universitas Gajah Mada). Jadi, setiap ada pergerakan, maka alarm di alat itu akan berbunyi,” katanya.

Sementara, Kasi Sarana Prasarana Darurat BPBD Provinsi Jateng Purwito mengaku pihaknya sudah menyiapkan sejumlah alat untuk penanganan kasus bencana. Alat tersebut berasal dari Pemprov Jateng dan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Diakui, wilayah di Banjarnegara memang rawan bencana tapi kami tetap memperhatikan daerah lainnya. Dalam hal ini, BPBD se-Jateng sudah berkomitmen untuk saling membantu,” jelas Purwito.

Dikatakannya, meski pada musim penghujan ini Provinsi Jateng diprediksi tidak ‘separah’ daerah lain di Indonesia, namun masih ada beberapa yang terkena bencana seperti banjir. Diantaranya di Kabupaten Demak, Grobogan, Pekalongan, dan Blora.

“Meski daerah-daerah itu dilanda banjir tapi sifatnya cepat surut. Dalam penanganan bencana, prinsipnya kami selalu siaga dan bersinergi. Untuk sosialisasi ke masyarakat, kami tetap melakukan edukasi kebencanaan, khususnya ke daerah rawan bencana. Karena, sekeras apapun upaya pemerintah, kalau masyarakatnya tidak terlibat itu percuma,” katanya. (ariel/priyanto)