Dewan Pantau Layanan Pendidikan di Pemalang

KINERJA DINAS. Komisi E DPRD Jateng saat berkunjung ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII di Kabupaten Pemalang, Senin (29/4/2019). (foto ariel noviandri)

PEMALANG – Komisi E DPRD Jateng memantau kinerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, Senin (29/4/2019), terkait alih status kewenangan SMA/SMK selama 3 tahun terakhir ini. Tidak hanya itu, kedatangan Dewan itu juga untuk mengevaluasi pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tahun ini.

“Kami kesini ingin melihat kerja sekaligus kondisinya. Yang jelas, tujuannya yakni akses pelayanan pendidikan bagi masyarakat bisa dipenuhi dengan baik. Karena, dengan adanya Cabang Dinas Pendidikan itu, bisa semakin dekat dengan masyarakat dan tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa bersekolah,” kata Muh. Zen, Anggota Komisi E dari Fraksi PKB DPRD Jateng, saat memimpin rombongannya ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII yang berlokasi di SLB Negeri 1 Pemalang.

Soal UNBK, pihaknya ingin mengetahui soal kendala yang dihadapi saat pelaksanaannya. Juga, saran dan masukan mengenai persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang kini mengacu sistem zonasi dan menghilangkan SKTM (surat keterangan tidak mampu). 

“Apa saja kendalanya saat UNBK sehingga kami (Dewan) bisa memahami dan bisa memberikan solusinya secara bersama-sama,” jelasnya.

Sadimin selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII mengawali tanggapannya soal UNBK. Ia menceritakan, saat hari terakhir, kendala sinyal sempat terjadi akibat cuaca buruk.
Selain itu, adanya peserta ujian/ siswa yang meninggal dunia tapi sistem UNBK masih mencantumkan namanya. Seperti halnya siswa yang memutuskan untuk berhenti dengan alasan kerja.

“Disini, ada 223 SMA, SMK, dan SLB. Jadi, selama UNBK, kesalahan itu bukan terjadi pada kami tapi terlebih pada sistemnya,” kata Sadimin.

Soal kinerja di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, pihaknya mengaku selama ini masih kekurangan SDM saat menangani layanan pendidikan bagi masyarakat. Untuk itu, ia berharap DPRD Jateng bisa membantu persoalan tersebut.

“Sekarang, kami masih kekurangan SDM atau pegawai di kantor. Padahal, disini pekerjaan sangat banyak seperti kurangnya pengawas pendidikan, pustakawan, dan tenaga kependidikan,” keluhnya.

Menanggapi soal kurangnya SDM itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng Sri Marnyuni meminta setiap Cabang Dinas Pendidikan untuk mengajukan jumlah kebutuhan SDM/ pegawainya masing-masing. Pengajuan itu dilakukan ke Dinas Pendidikan Jateng agar bisa memahami kebutuhan di tiap cabangnya.

“Kami berharap setiap cabang mengajukan jumlah kebutuhan pegawainya sehingga bisa dipenuhi melalui tenaga kontrak atau lainnya. Jika semua cabang dinas pendidikan di Jateng mengajukan kebutuhannya, saya yakin persoalan itu bisa teratasi,” kata Politikus PAN itu. (ariel/priyanto)