Polri-TNI Siap Amankan Pemilu 2024

Tanggal -
IMG 20231018 WA0041

PRESS CON. Ferry Wawan Cahyono bersama Nana Sudjana dan pejabat Forkompinda Jateng dalam sesi Konferensi Pers acara Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Candi 2023-2024, Rabu (18/10/2023). (foto rahmat yasir widayat)

SEMARANG – Bertempat di Lapangan Parade Makodam IV Diponegoro, Polda Jateng menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Candi 2023-2024, Rabu (18/10/2023). Pj. Gubernur Nana Sudjana menjadi inspektur apel dengan diikuti Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi dan Pangdam IV Mayjen TNI Widi Prasetijono.

Dalam apel itu dikerahkan personel polisi dan TNI sekaligus kendaraan operasional pendukung. Dalam sambutannya, Pj Gubernur menekankan tiga indikator keberhasilan Pemilu 2024 yang wajib ditekankan kepada semua pihak.

Pertama, partisipasi yang tinggi, kedua pelaksanaan berjalan lancar, aman dan tertib. Dan, ketiga program pemerintah tetap berjalan dengan baik.

Partisipasi yang tinggi, kata dia, membuktikan rakyat berperan dalam kesuksesan pemilu. Peran KPU, Bawaslu dan stakeholder lainnya sangatlah penting supaya dapat menggerakkan masyarakat untuk memberikan hak suaranya di TPS nanti.

Selanjutnya indikator lancar, aman, dan tertib, membuktikan suasana daerah menjadi sangat kondusif. Tidak ada gesekan antarpendukung salah satu golongan.

Masyarakat pun dalam beraktivitas merasa aman dan damai. Terpenting pula adalah program-program kerja pemerintah tetap berjalan tidak ada gangguan.

Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono mengapresiasi Langkah yang diambil kepolisian beserta TNI dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, lancar, dan tertib.

“Kesuksesan Pemilu itu dapat dilihat dari partisipasi, kondisi daerah, serta perhatian pemerintah. Ketiganya harus berjalan, tidak ada yang jomplang,” ucapnya di sela-sela mengikuti apel.

Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi menjelaskan operasi Mantap Brata digelar untuk pengamanan Pemilu 2024 selama 272 hari. Dalam pengamanan ini, polisi telah menyiapkan 22 ribu personel gabungan dengan TNI maupun stake holder lainnya. Jumlah personel itu akan ditempatkan di 117 ribu tempat pemungutan suara (TPS) dengan kategori rawan, sangat rawan, rawan sekali.

“Melalui sejumlah tahapan pola pengamanan, kami sudah menggelar sejak tiga bulan lalu, mulai dari tingkatan polres, sampai polda. Termasuk Tindakan apa saja bagi personel yang menghadapi unjuk rasa, protes, Serta memetakan daerah yang rawan, termasuk rawan bencana, maupun potensi ada gesekan antarpendukung. Semua sudah kami petakan,” ucapnya. (rafdan/priyanto)

Dilihat: 32

Berita Terkait

  • Pengelolaan Arsip Harus Jawab Tantangan Zaman

    SURABAYA – Dalam rangka Penyusunan Perda tentang Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah, berbagai upaya dilakukan oleh Komisi A diantaranya adalah melakukan studi banding ke berbagai wilayah, diantaranya adalah ke Dinas Arpus Provinsi Jawa Timur. Kunjungan, Rabu (21/5/2025), dipimpin oleh Wakil…

  • Dewan Pelajari Pengelolaan ASDP Sumsel

    PALEMBANG – Selama ini, pengelolaan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sudah cukup baik karena mampu memenuhi kebutuhan transportasi air bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai sekaligus kapal menuju Provinsi Bangka Belitung (Babel). Untuk itu, Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumsel guna mempelajari pola pengelolaan ASDP tersebut.

  • MEDIA TRADISIONAL: “Warok” Wonogiri Langgengkan Kesenian Reog

    WONOGIRI – Kesenian reog tak hanya berkembang di daerah asal Ponorogo. Wonogiri pun sebagai daerah serumpun juga turut memiliki reog yang kesehor itu. Sebagaimana yang dipentaskan dalam acara Media Tradisional DPRD Provinsi Jawa Tengah, reog tampil dengan ciri khas “sangar”-nya. Pada kesempatan itu anggota DPRD Jateng Ayuning Sekarsuci hadir langsung sekaligus menjadi narasumber untuk mengulas kesenian reog.