RAPAT EVALUASI : Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman berbincang dengan Pj Sekda Prasetyo Aribowo sebelum rapat evaluasi Satgas Covid-19.(foto: atson hade)
GUBERNURAN – Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menyatakan secara kelembagaan mendukung langkah pemerintah provinsi dalam penanganan masalah Covid-19. Penegasan ini disampaikan dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 yang dipimpin langsung Gubernur Ganjar Pranowo di Gedung A, Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (25/1/2021) dengan turut diikuti Wagub Taj Yasin, Pj Sekda Prasetyo Aribowo, dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda).
Sukirman menyatakan sikap optimismenya dalam penanganan pandemi ini. Disebutkan dalam paparan pemerintah, angka kasus Covid-19 mampu tertangani secara optimal. Bahkan disejumlah tempat-tempat isolasi yang disediakan masih banyak yang kosong. Kondisi tersebut, lanjut dia menandakan tidak ada penambahan yang signifikan dari kasus Covid-19.
Menyinggung soal anggaran pun, Sukirman mendukung ada kebijakan refocussing meski sampai sekarang ini belum ada regulasi yang mengatur. Dengan demikian diharapkan ada kesinambungan penanganan terutama untuk masyarakat yang terdampak
“Evaluasi ini menjadi penting sekaligus memberikan optimisme kepada masyarakat bahwa pemerintah beserta lembaga lainnya hadir dan menangani masalah ini secara serius. Kemarin, anggaran yang teralokasikan begitu besar dan sekarang akan ditambah tentu akan menjadi penanganan yang terfokus,” ucapnya.
Gubernur memaparkan, evaluasi penanganan Covid-19 serta pelaksanaan pemberlakuan pelaksanaan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap pertama tingkat Jateng serta pemberian vaksin tahap I. Untuk kasus Covid-19, dari data yang masuk tidak ada penambahan yang sigifikan. Kasus aktif tercatat ada 11.745 orang, sembuh 100.904 dan meninggal ada 7.547. Bahkan untuk tempat-tempat isolasi pun untuk tingkat penggunaan masih rendah. Di Asrama Haji Donohudan (Boyolali) hanya 12,6 persen, dan di BPSDM Jateng 21,05 persen. Disebutkan untuk daerah masih tinggi angka kasus Covid-19 yakni Kota Semarang, Cilacap, Kebumen, dan Karanganyar.
Menyinggul soal penanganan protokol kesehatan pihak instansi terkait yakni Satpol PP diminta lebih tegas. Pemerintah sendiri telah memerikan kelonggaran perihal jam buka untuk usaha kuliner. Bila kebijakan itu masih diabaikan, perlu mengambil tindakan tegas.
Untuk usaha rumah makan, restoran perlu dipertegas mengenai penataan tempat duduk dengan jarak yang ditentukan. Mengenai usaha angkringan, diakui pihak Satpol PP dan kepolisian menjadi pihak yang perlu mendapatkan edukasi agar mematuhi waktu yang diberlakukan pemerintah.
Agar masyarakat tidak merasakan sulit secara perekonomian selama pandemi Covid-19, pemerintah telah menyiapkan recofussing anggaran Rp 1 triliun meski belum ada aturan. Pihaknya meminta dukungan dari DPRD Jateng agar program bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bisa disalurkan.(priyanto/ariel)
