RAPAT KERJA KOMISI B: Bahas Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Tanggal -
Screenshot 20210108

BAHAS KEGIATAN. Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggelar rapat kerja bersama mitra OPD pada Kamis (7/1/2021). (foto muhamad faiz fuadi)

GEDUNG BERLIAN– Dalam rapat yang digelar Komisi B DPRD Provinsi Jateng bersama beberapa mitra organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Komisi B DPRD Sumanto meminta adanya percepatan dalam pelaksanaan kegiatan dengan membelanjakan kegiatan yang sudah direncanakan. Tujuannya, perekonomian masyarakat dapat tetap bergerak di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Jika pelaksanaan kegiatan bisa dipercepat dengan membelanjakan anggaran yang sudah direncanakan agar ekonomi di masa pandemi ini bisa bergeliat di masyarakat,” katanya, saat rapat kerja Komisi B pada Kamis (7/1/2021).

Ia juga menyarankan agar kegiatan yang bersifat pameran untuk bisa dipikirkan kembali. Hal itu mengingat kondisi pandemi masih belum berakhir.

“Dimohon kegiatan pameran atau yang mengundang banyak massa bisa dipikirkan kembali karena pandemi ini belum berakhir sehingga kita dapat selalu jaga jarak,” sarannya.

Senada, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jateng Muhammad Ngainirrichadl juga meminta anggaran yang sudah disepakati dalam rapat anggaran pada tahun lalu bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. “Dengan begitu, kegiatan yang dilakukan dinas bisa memberikan dampak positif kepada Masyarakat Jateng, khususnya di bidang perekonomian,” harap Richad, sapaan akrabnya.

Sebagai informasi, Komisi B menggelar rapat selama 2 hari (7-8/1/2021) di ruang rapat komisi. Pada hari pertama pembahasan, pembahasan dilakukan bersama Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Penghubung, Dinas Koperasi (Dinkop) & UKM, Dinas Perindustrian & Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertanian & Perkebunan (Distanbun), dan Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jateng.

Pada hari kedua, rapat dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK), Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan (Disnakkeswan), Dinas Kelautan & Perikanan (Dinlutkan), Dinas Ketahanan Pangan (Dinhanpan), Biro Infrastruktur & Sumber Daya Alam (Isda), Biro Perekonomian, Bappeda, dan Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD). (faiz/ariel)

Dilihat: 50

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.