Perjelas Batas Wilayah, Perkuat Perencanaan Pembangunan

1 agunungkdl1

BATAS DAERAH : Sejumlah anggota Komisi A melihat batas daerah di Kabupaten Gunungkidul.(foto: azam addin)

YOGYAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah provinsi memperjelas batas wilayah untuk memperkuat perencanaan pembangunan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi A Irna Setyowati di sela-sela peninjauan batas wilayah Jateng dengan Yogyakarta di daerah Gunungkidul.

“Semoga batas batas ini bisa tidak hanya tercatat dengan rapi, tetapi juga ada fisiknya. Kalau bisa patok pembatasnya berdekatan satu dengan yang lain. Bukan karena apa, tapi ini untuk mempermudah perencanaan daerah kedepan,” Jelas politikus PDI Perjuangan, Senin (28/12/2020).

Irna juga menjelaskan, bahwa ketika batas wilayah bisa terdaftar dengan rapi bisa mengurangi risiko sengketa lahan. Apalagi jika dibuktikan dengan adanya tanda di lapangan seperti patok.

“Kalau bisa ya 100 meter sudah ada patok atau tanda apalah. Dianggarkan lah itu, karena masyarakat sendiri juga kadang tidak sadar bahwa daerah yang dikerjakan ternyata sudah diprovinsi lain. Apalagi kalau sampai sudah ada jual beli, tapi tidak jelas batasnya. Bisa makin panjang itu nanti,” ungkapnya.

Senada dengannya, anggota Komisi A Tri Mulyantoro menanyakan terkait dengan kondisi tanda yang sudah ada. Menurut pria yang akrab disapa dengan Anto itu selain pemasangan patok, juga perlu dilakukan perawatan dan pengecekan keberadaannya.

“Kita meminimalisir orang jahil, mindah patok. Jadi perlu itu ada pengawasan monumen di perbatasan itu, terutama yang hanya berupa pathok. Bagus pagi kalau kita bisa pantau dan catat sampai koordinat di Mapsnya,” pinta politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Anto juga menyampaikan, kepentingan untuk menambah dan mencatat hingga koordinat patok adalah untuk segera menyelesaikan administrasi sesuai dengan UU 23/2014. Indonesia tidak sedikit kasus terjadi diperbatasan berkaitan dengan administrasi lahan batas wilayah.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Jateng M Musrofi menjelaskan sampai saat ini telah dianggarkan untuk perawatan pilar batas yang sudah ada. Mengenai jumlah patok yang dipasang, Musrofi menjawab bahwa semakin banyak dan rapat pilar pembatas semakin baik. Karena itu bisa menggambarkan kepada masyarakat mengenai daerah masuk administrasi mana.(azam/priyanto)

Berita Terkait

  • Samsat Purbalingga Perlu Genjot Pendapatan

    PURBALINGGA – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pantauan ke Samsat Kab. Purbalingga. Komisi C DPRD Prov. Jateng melakukakan monitoring perkembangan & pengelolaan UPPD Bapenda Provinsi Jawa Tengah, bertempat di Ruang Pertemuan Samsat Kab. Purbalingga pada Kamis (2/5/2024). Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro didampingi langsung oleh Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso.ย 

  • Raperda Hasil Produk Pertanian Dikonsultasikan ke Kemendag RI

    JAKARTA โ€“ Komisi B DPRD Provinsi Jateng melakukan konsultasi ke Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kamis (17/3/2022), membahas Raperda Hasil Produk Pertanian Peternakan Perikanan & UMKM. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto mengatakan ada 2 judul untuk perda yang dikonsultasikan tersebut yakni ‘Tata Kelola Sistem Pemasaran Ekspor Produk Pertanian Peternakan Perikanan & UMKM’ dan ‘Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian Peternakan Perikanan dan UMKM.’

  • Polemik PT Holi Harus Diselesaikan secara Kekeluargaan

    GROBOGAN – Komisi E DPRD Jateng mengunjungi pabrik garmen, PT Holi Karya Sakti, di Kabupaten Grobogan pada Selasa (14/5/2019) untuk memantau kesejahteraan pekerjanya. Hal itu dipantau terkait persoalan relokasi pabrik dari Penggaron KOta Semarang ke Tegowanu Kabupaten Grobogan yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan pekerja di dalamnya.

  • ASPIRASI JATENG: Soroti Krisis Lingkungan, DPRD Jateng Dorong Kolaborasi & Gerakan Nyata

    SURAKARTA โ€“ Isu kerusakan lingkungan menjadi sorotan utama dalam dialog televisi yang digelar di Stasiun TATV Surakarta dengan tema ‘Menjaga Lingkungan yang Sehat & Berkelanjutan.’ Sejumlah narasumber hadir diantaranya Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK) Provinsi Jateng Widi Hartanto, dan akademisi Profesor Kuwaji Dwi Priyono.