UPPD Blora Mampu Hasilkan PAD di Tengah Pandemi Covid-19

Bbbb

Asfirla Harisanto. (foto sunu andhy purwanto)

BLORA – Pencapaian kinerja Unit Pelayanan Pendapatan (UPPD) Blora tak diragukan lagi. Terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini, berkinerja tak surut justru mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

Masalah ini mengemuka dalam pertemuan Komisi C dengan Kepala UPPD Blora Achmad Susworo besarta staf.

“Paparan UPPD Blora dari dulu mengagumkan, kinerjanya luar biasa. Kami mengapresiasi kinerjaPak Achmad Susworo yang memimpin UPPD Blora dengan capaian yang bagus di tengah pandemi Covid-19,” ujar Ketua Komisi C Asfirla Harisanto saat memimpin evaluasi dan monitoring kinerja UPPD Blora, Jumat (4/9/2020).

Kemudian Kepala UPPD Blora, Achmad Susworo memaparkan kinerja lembaga yang dipimpinnya. Dia menjelaskan selama pandemi Covid -19 ini pencapaiannya sedikit melambat. Per Agustus 2020, jumlah pajak daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp 50,823 miliar (57,56% dari target), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 25,323 miliar (46,28%), Pajak Air Permukaan (PAP) Rp 48,9 juta (76%). Total pajak daerah (termasuk retribusi dan denda-denda) terrealisasi Rp 76,195 miliar (53,25%) miliar atau 53,25 persen dari target Rp 143 miliar.

“Kendala yang dihadapkan adalah kondisi pandemi Covid 19 ini masyarakat cenderung untuk memenuhi kebutuhan primer sehari-hari,” imbuhnya.

Pada tahun 2019, UPPD Blora berhasil memperoleh 105,01 persen dari target atau sekitar Rp127 miliar. Sedangkan periode 2018, pihaknya juga mampu mengumpulkan Rp 115 miliar atau 106,33 persen dari target.(sunu/priyanto)

Berita Terkait

  • Pansus RTRW Sinkronisasi Data dengan Kementerian Agraria & Tata Ruang

    JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jateng perihal Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rabu (5/7/2023), berkunjung ke  Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Kementerian Agaria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional RI di Jakarta. Ketua Pansus Alwin Basri dan Wakil Ketua M Saleh memimpin langsung kunjungan yang bermaksud untuk mencari masukan mengenai penyusunan RTRW 2023 – 2043.

  • DPRD Dukung Gerakan BISA & Solusi Rawa Pening

    AMBARAWA – Selama masa pandemi Covid-19, sektor pariwisata mengalami kelesuan sehingga menurunkan perekonomian para pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf). Untuk menumbuhkan kembali geliat parekraf, khususnya di Provinsi Jateng, digagas Gerakan Bersih, Indah, Sehat dan Aman (BISA).

  • Pimwan & Komisi A Terima Kunjungan DPRD Jabar

    GEDUNG BERLIAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama Ketua Komisi A DPRD Mohammad Saleh menyambut kunjungan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jabar, Selasa (23/3/2021), di Ruang Banggar Lantai 4 Gedung Berlian. Dalam diskusi yang dipimpin Quatly itu, DPRD Provinsi Jabar membahas soal anggaran penanganan Covid-19.

  • DPRD Telah Layangkan Tuntutan Buruh kepada Presiden dan DPR

    GEDUNG BERLIAN – Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid mengadakan audiensi dengan perwakilan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Kantor DPRD Jateng di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (21/9/2022).  Ratusan masa yang berkumpul di depan Kantor Gubernur tersebut melaksanakan aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Jateng.

  • Komisi B Ingin Balai Uji dan Sertifikasi Lebih Maju

    SUKOHARJO – Komisi B mengunjungi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Laboratorium Penguji (BPSMBLP) Surakarta di Sukoharjo, Selasa (6/8/2024). Balai uji milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng itu secara fungsi melakukan pengawasan dan peningkatan mutu barang yang diperdagangkan baik untuk ekspor maupun impor termasuk dalam uji kalibrasi serta sertifikasi barang.