TERIMA PLAKAT. Riyono saat menerima plakat dari Sari Dewi dalam kegiatan evaluasi Pansus Perubahan Perda PT BKK Jateng (Perseroda) DPRD Provinsi Jateng di Kantor PT BKK Cabang Kota Pekalongan, Selasa (1/9/2020). (foto sunu andhy purwanto)
PEKALONGAN – Pansus Perubahan Perda PT BKK Jateng (Perseroda) DPRD Provinsi Jateng kembali mengevaluasi sejumlah cabang PT BKK Jateng (Perseroda) di kabupaten/ kota untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan tentang PT BKK Jateng (Perseroda). Kali ini, kegiatan evaluasi dilaksanakan ke PT BKK Cabang Kota Pekalongan, Selasa (1/9/2020).
Saat bertemu dengan pihak manajemen PT BKK Cabang Kota Pekalongan, Wakil Ketua Pansus Riyono menegaskan pansus berharap pada tahun ini bisa diselesaikan, walaupun tidak mudah. Karena, kondisi BKK beragam, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, dan ada pula yang memprihatinkan seperti di BKK Pringsurat dan BKK Klaten.
“Kami perlu masukan dari daerah (kabupaten/ kota) agar seluruh tahap raperda ini dapat dituntaskan dan pada akhir konsolidasi nanti bisa diambil kesimpulan,” ujar Politikus PKS itu.
Dalam hal ini, Manager Cabang PT BKK Jateng (Perseroda) Kota Pekalongan Sari Dewi melaporkan kinerja per Juli 2020 sudah membukukan laba Rp 867,9 juta setelah sebelumnya secara tahunan merugi (Rp 3,822 miliar). Angka laba itu tidak sebanding dengan anjloknya (minus) aset, dana masyarakat, penyaluran kredit, dan pendapatan pada periode yang sama (Juli 2019). Secara rasio keuangannya pun sama, bahkan seluruhnya minus.
“Karena ada dana yang tersangkut di BKK Pringsurat Temanggung (kolaps) sebanyak Rp 4 miliar lebih yang mengakibatkan kami harus membentuk cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) sebesar tersebut,” kilahnya.
Mendengar hal itu, Riyono mengatakan kondisi tersebut menjadi temuan baru pansus. Masalahnya kemudian, ada berapa BKK yang bernasib sama (terjerat BKK Pringsurat).
“Saya minta Pak Djarot (Kasubbag BUMD Bidang Keuangan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng) bisa menjelaskan,” pintanya.
Menjawab Ketua Pansus, Djarot mengaku ada 13 BKK yang terkait BKK Pringsurat dengan nilai lebih Rp 20 miliar pada awal sebelum BKK Pringsurat kolaps. “Tapi, tidak ada BKK yang terafiliasi dengan BKK Klaten (yang kondisinya hampir sama dengan BKK Pringsurat),” jelasnya.
Sementara, Sekda Kota Pekalongan Sri Ruminingsih juga membenarkan pihaknya sampai kesulitan menjawab pertanyaan Anggota DPRD Kota Pekalongan soal dividen. “Saya bisa berkilah dengan mangatakan karena sedang proses konsolidasi dan sebagainya. Namun kan tidak bisa begitu, karena BKK lain bisa memberikan dividen,” tuturnya. (sunu/ariel)
