Tersambungnya NYIA ke Borobudur Diharapkan Berdampak Positif

IMG

SERAHKAN CENDERA MATA. Ketua Komisi D Alwin Basri menyerahkan cendera mata kepada Kepala Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DIY Sigit Sapto Raharjo dalam kunjungan kerja, Jumat (25/10/2019).(Foto: Teguh Prast)

YOGYAKARTA – Komisi D DPRD Jateng bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa tengah berkunjung ke Dinas Perhubungan Provinsi DIY, Jumat (25/10/2019).

Ketua Komisi D Alwin Basri.(foto teguh prast)

Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri menuturkan, kunjungan dilakukan dalam rangka menjalin kerjasama bidang perhubungan antara Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Salah satu yang dibahas adalah rute Bus Damri dari New Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo dengan beberapa daerah khususnya Kawasan Candi Borobudur.

“Nah, ini antara bandara baru YIA ke Borobudur harusa ada nilai tambahnya. Kita melakukan koordinasi dalam rangka itu,” ungkap  politikus PDI Perjuangan itu.

Alwin berharap, dengan hadirnya bandara YIA dan dikembangkannya Kawasan Candi Boroburur oleh pemerintah pusat bisa berdampak positif bagi Jateng maupun DIY. Mengingat kebanyakan wisatawan yang berkunjung ke Candi Borbudur memilih menginap di DIY.

Wakil Ketua DPRD Ferri Wawan Cahyono

Senada dengan itu Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono mengungkapkan, dua tempat strategis NYIA dan Kawasan Candi Borobudur perlu terus dikoordinasikan dengan pemerintah DIY agar bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

“Satu sisi DIY punya bandara, kita punya Borobudur. Sama-sama meningkatkan dua potensi, infrastruktur di DIY maupun potensi pariwisata di Jawa Tengah. Sehinga bisa bermanfaat bagi semua,” tuturnya.

Pertemuan Komisi D dengan Dinas Perhubungan DIY

Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DIY Sigit Sapto Raharjo menjelaskan penumpang YIA banyak dari Cilacap, Purwokerto dan sekitarnya, maka saat itu yang diutamakan angkutan dari wilayah tersebut menuju banara. Pihak Angkasapura menyediakan 48 angkutan, terdiri dari 12 Bus Damri, 20 Taksi dari Yogyakarta, kemudian 15 angkutan shutel, dan sisanya angkutan bandara.

Dia menambahkan, setelah hadirnya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur sampai Karimunjawa, maka harus didukung transportasinya. Sehingga, Kementerian perhubungan membuka akses dari YIA ke Borobudur dengan empat jalur, yaitu melalui Purworejo, melalui kawasan menoreh, jalur nanggulang, dan terakhir jalur Yogyakarta – Magelang. (teguh/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.