Sengketa Tanah, SMAN 1 Slawi Harus Tetap Fokus Kegiatan Belajar Mengajar

3

SENGKETA TANAH. Komisi A DPRD Jateng saat berdiskusi dengan pihak SMAN 1 Slawi, Selasa (13/8/2019), membahas soal status tanah sekolah yang diketahui milik TNI AD. (foto choirul amin)

SLAWI – Persoalan sengketa tanah antara SMAN 1 Slawi Kabupaten Tegal dan TNI AD menjadi perhatian Komisi A DPRD Jateng ketika berkunjung ke lokasi. Dalam hal ini, Dewan menghimbau masyarakat, guru, dan siswa tidak perlu mengkhawatirkan mengenai status aset tanah sekolah tersebut, yang belakangan diketahui milik TNI AD.

“Seharusnya, hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena pemiliknya masih sama-sama dari instansi pemerintah. Jadi, hal tersebut merupakan urusan pemerintahan, mereka harus belajar sebagaimana mestinya,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Jateng Ali Mansyur, Selasa (13/8/2019).

Senada, Anggota Komisi A Joko Hariyanto mengatakan isu penggusuran yang dikhawatirkan masyarakat dan siswa itu tidak mungkin seketika dilakukan. Karena, peruntukan tempat tersebut didirikan untuk sekolah sehingga permasalahan itu sebaiknya diabaikan.

“Tidak mungkin langsung ada penggusuran secara langsung. Toh, sekolah kan berkaitan dengan banyak pihak. Hal itu juga berkaca dari banyak kasus di daerah Jateng lainnya. Proses penyelesaiannya dengan jalur meditasi ke Instansi terkait,” ujar Joko.

(kiri-kanan) Irna Setyowati, Ayuning Sekarsuci, Prajoko Haryanto, Ali Mansyur,
Anisa Devi Ika Natalia, dan Amir Darmanto. (foto choirul amin)

Dalam persoalan tersebut, Komisi A mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk segera menyelesaikan permasalahan pendataan aset daerah sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Diharapkan, langkah ke depannya ada mediasi sehingga dapat menjadi ‘win-win solution’ antara kedua Instansi terkait.

Menanggapi hal itu, Kepala SMAN 1 Slawi Mimik Supriyatin menjelaskan selama ini pihaknya sering mendapat laporan mengenai isu-isu proses penggusuran dari sumber yang kurang jelas. Hal tersebut dapat mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

“Kami juga berharap Pemprov Jateng bisa membantu mediasi dan memberikan solusi terbaik supaya permasalahan seperti itu tidak muncul lagi pada tahun-tahun mendatang,” harap Mimik. (amin/ariel)

Berita Terkait

  • DPRD Fasilitasi Pertemuan dengan Perwakilan Peduli Desa Wadas

    GEDUNG BERLIAN – Perwakilan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas didampingi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyambangi Gedung Berlian DPRD Jateng, Jalan Pahlawan No Semarang, Senin (8/8/2022).
    Mereka diterima anggota Komisi D, Benny Karnadi, Sekretaris Komisi C Hendri Wicaksono dan anggota Komisi B Yusuf Hidayat.

  • DIALOG PROAKTIF: Wisata Religi Ungkit Perekonomian Jateng

    DEMAK – Tingginya minat masyarakat berziarah ke makam para wali ditarik dari sisi ekonomi sangatlah bermanfaat. Perputaran roda ekonomi di kawasan makam tak pernah redup. Dengan demikian diyakini wisata religi turut menyumbang perekonomian daerah. Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Jateng Setia Budi Wibowo saat mengisi Dialog Proaktif DPRD Jawa Tengah di kompleks makam Sunan Kalijaga di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Selasa (13/10/2022).

  • Percepatan Vaksinasi di Kendal Disorot

    KENDAL – Program percepatan vaksinasi guna menekan penyebaran Covid-19 terus dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendukung upaya tersebut dengan cara memonitor cakupan vaksinasi di daerah, salah satunya Kabupaten Kendal.