Komisi E Monitoring Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Sragen
DIALOG SEKOLAH. Komisi E berdialog dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dan perwakilan pengelola Sekolah Rakyat. (foto: priskilla candra cahyaningtyas)
SRAGEN – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring ke Kabupaten Sragen pada Rabu (25/02/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat 1C, sebuah program pendidikan integrasi yang dirancang khusus untuk menyisir anak-anak putus sekolah dan masyarakat kurang mampu.
Rombongan yang dipimpin oleh Messy Widiastuti ini diterima langsung oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dan perwakilan pengelola Sekolah Rakyat. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa operasional Sekolah Rakyat memiliki tantangan unik dibanding sekolah reguler. Salah satu fokus utama adalah menjangkau anak-anak yang sudah lama putus sekolah.
“Anak-anak belum tentu mau langsung masuk sekolah, apalagi yang sudah putus sekolah. Kita harus ‘merayu’ mereka di lapangan,” ungkap salah satu perwakilan pengelola. Kedepannya, program ini direncanakan akan mengintegrasikan jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan fasilitas gedung mandiri dan sarana olahraga untuk penguatan character building.
Persoalan validasi data kemiskinan (desil) menjadi sorotan utama. Anggota DPRD Jateng, Sumarwati, sempat mempertanyakan bagaimana koordinasi agar sekolah ini tidak berbenturan dengan sekolah reguler serta nasib siswa yang orang tuanya sangat berharap pada fasilitas ini.
Menanggapi hal tersebut, Yuniarti dari Dinas Pendidikan Sragen menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan sistem door-to-door untuk memastikan data valid.
“Faktanya ada anak di desil 6 tapi kondisinya miskin dan perlu diselamatkan, tetap di loloskan. Pengelompokan desil bukan syarat mutlak yang konkrit karena terkadang ada data pusat yang masih eror,” tegas Yuniarti.
Senada dengan itu, Yudi Indras menekankan pentingnya sinkronisasi sistem. Ia berharap ASN segera memverifikasi data dari pusat agar jika ada ketidaksesuaian, bisa segera disanggah dan dipetakan solusinya melalui operator desa.
Meski ditujukan untuk warga miskin, kualitas pengajar tetap menjadi prioritas. Kepala Sekolah Rakyat, Giyatno, menjelaskan bahwa guru yang bertugas adalah Guru Penggerak yang tersertifikasi dan lulusan PPG.
“Guru-guru kami dipilih melalui tes ketat, bahkan diutamakan mampu berbahasa asing. Karena keterbatasan ruang, kami juga menerapkan skenario pembelajaran multiclass, di mana tingkat kelas 4, 5, dan 6 bisa berada dalam satu ruangan dengan metode pengajaran khusus,” jelas Giyatno.
Di akhir sesi, Faiz selaku anggota Komisi E mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada penyediaan lahan dan siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman. Pemda diminta memastikan Sekolah Rakyat menjadi ekosistem yang ramah anak guna menghindari praktik perundungan (bullying) di lingkungan sekolah.(bee/red.)
