ASPIRASI JATENG: Sekolah Rakyat Diklaim Mampu Memutus Rantai Kemiskinan

WhatsApp Image 2025 11 26 at 20.15.00

DIALOG TELEVISI. Sejumlah narasumber membahas mengenai program Sekolah Rakyat di Studi TATV Surakarta. (foto: dewi sekarsari)

SURAKARTA – Program Sekolah Rakyat dinilai sebagai inisiatif yang patut didukung penuh karena diyakini dapat memutus rantai kemiskinan, sebuah masalah yang kerap menjadi salah satu penyebab kemunduran bangsa.

Penegasan ini disampaikan oleh Saiful Hadi, anggota Komisi E DPRD Jateng, saat menjadi narasumber dalam Dialog “Aspirasi Jateng” bertema “Sekolah Rakyat, Entaskan Kemiskinan Rakyat” di TATV, Selasa (25/11/2025). Menurutnya, pendidikan adalah kunci utama untuk mengeluarkan masyarakat dari jerat kemiskinan.

“Program ini harus didukung penuh termasuk dukungan anggaran dari daerah. Untuk menuju Indonesia Emas 2045, jangan ada lagi anak tidak sekolah. Setidaknya untuk jenjang wajib belajar yakni 12 tahun,” ucap Saiful Hadi melalui sambungan Zoom.

Saiful Hadi mengakui bahwa membangun Sekolah Rakyat bukanlah hal mudah, dan saat ini program tersebut masih sebatas rintisan. Namun, ia memastikan Komisi E akan terus memantau perkembangannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jateng, Imam Masykur, menyatakan bahwa Dinas Sosial menjadi pengampu dari program unggulan pemerintah ini. Hingga kini, tercatat sudah ada 14 lokasi rintisan Sekolah Rakyat yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Sampai 2025 ini tercatat ada 1.275 siswa masuk untuk sekolah rakyat. Tersebar di Surakarta, Wonosobo, Banjarnegara, Kota Semarang, Sragen, Pati,” jelas Imam Masykur. Ia menambahkan, pada tahun 2026, Sekolah Rakyat akan langsung dibangun di Cilacap, Sukoharjo, dan Brebes tanpa melalui fase rintisan.

Imam Masykur juga menjelaskan bahwa rintisan ini memerlukan pengawalan program. Sebagai contoh, di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta yang berlokasi di Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso, Jebres, sistem yang diterapkan adalah boarding atau asrama.

Siswanya diambil melalui seleksi ketat berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selama di asrama, siswa mendapatkan berbagai fasilitas, antara lain: Makan tiga kali sehari dan makanan ringan dua kali. Delapan setel seragam. Satu siswa satu laptop.

Orang tua siswa diberikan kebebasan untuk menjenguk. Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan akademisi. Siti Supeni dari Unisri mengaku sangat mendukung Sekolah Rakyat, menegaskan bahwa pendidikan tidak lekang dari kehidupan dan akan memberikan kolaborasi yang positif.(heni/priyanto)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Terima Kritik Mahasiswa atas Program Pemerintah

    GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng menyatakan siap mengawal aspirasi sekitar 300 mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) yang menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (24/8/2026). Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi bertajuk ‘Seruan Aksi Diponegoro Melawan’ yang berlangsung dengan orasi dan dialog antara mahasiswa dan wakil rakyat

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 17 Agustus 2026 – 23 Agustus 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 17 Agustus 2026 – 23 Agustus 2026 Ruang…

  • PEPARPEDA 2026: Ajang bagi Atlet Muda Paralimpik

    BUKA PARALIMPIK. Peparpeda Jateng 2026 resmi dibuka di Kota Surakarta, Jumat (21/8/2026). (foto teguh prasetyo) SURAKARTA — Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) Jateng 2026 resmi dibuka di Kota Surakarta, Jumat (21/8/2026) malam. Ajang itu menjadi ruang bagi atlet-atlet muda paralimpik…