Komisi B DPRD Jateng Awasi Program Makan Bergizi Gratis di Karanganyar dan Boyolali

Tanggal -
komisi b dprd kunjungan mbg boyolali

KARANGANYAR — Demi mensukseskan program pemerintah dalam pemenuhan gizi anak Indonesia, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kunjungan pengawasan terkait mencari data dan masukan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tegalrejo, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dan Dukuh Kelipan Ngemplak Kabupaten Boyolali, pada Kamis (06/11/2025).

Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Sri Hartini sangat memperhatikan pola penyajian dan persiapan mutu MBG dari SPPG di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.

“Kami kesini ingin tahu ada kendala apa saja dalam persiapan makan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak ini. Bagaimana cara menjaga higienitas, dan kualitas makanan supaya tetap aman dan dikonsumsi anak-anak. Bagaimana teknis pengirimannya? Lalu apa plus minus dengan adanya MBG ini?”, ujar Sri Hartini.

Anggota Komisi B Endrianingsih Yunita menanyakan bagaimana ketepatan waktu untuk makan bergizi gratis.

“Siapa saja sih yang mendapatkan bantuan MBG ini? Lalu terkait ketepatan waktu apakah ada kendala, mengingat setiap dapur harus menyiapkan setidaknya 3.000 pack?” tanyanya.

Rifky Sai selaku Kepala SPPG menjelaskan mengenai masalah teknis ataupun proses dalam persiapan makanan untuk didistribusikan, serta manfaat adanya SPPG untuk masyarakat.

“Untuk makan siang dikirim di jam 10, dan pengiriman sudah aman dibantu dan dikawal pihak TNI. Jarak paling jauh adalah 3 Km. Jadwal menu basah untuk hari Senin dan Kamis, lalu Selasa, Rabu, dan Jumat menu kering,” ujar Rofky.

“Disini ada 47 pegawai di dalam 1 dapurnya, dan 1 SPPG bisa melayani 3.000 pack, terdiri dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Selain itu juga didistribusikan untuk balita, ibu hamil dan menyusui melalui posyandu,” tambahnya.

“Dampak positif dengan adanya SPPG ini adalah untuk orang-orang tua bisa uangnya ditabung untuk anak-anaknya. Uang jajannya bisa disimpan. Selain itu bisa meningkatkan tambahan untuk petani-petani, pedagang di pasar, supplier-supplier bahan makanan juga,” jelasnya.

Sementara Amrico dari pihak TNI menjelaskan bahwa TNI di Lanud juga ikut melakukan pengawasan untuk mutu dari SPPG.

“Pengawasan selalu kita lakukan, sejauh ini masih positif dan semuanya bermanfaat. Apabila ada masukan kita koordinasi dengan eksekutif,” ujarnya.

Sri Hartini menambahkan harapannya dengan adanya program Makan Bergizi Gratis ini untuk masyarakat umum.

“Kami berharap dikasih penilaian dan tanggapan dengan adanya program ini, karena program ini pro dan kontra ya. Harapan kami tentunya bagaimana tanggapan lingkungan sekolah, bagaimana bisa menjelaskan kepada masyarakat luas. Selama ini banyak menolak karena belum tahu bagaimana program ini, dan apa tujuannya. Semoga dengan adanya MBG ini bisa menggerakkan ekonomi tingkat bawah, dari supplier, petani, dan tenaga kerja,” tutupnya.

Dilihat: 137

Info Lainnya

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • Penting, Optimalisasi Balai Pembibitan Ternak

    WONOSOBO — Komisi B DPRD Provinsi Jateng mendesak penguatan peran balai-balai pembibitan ternak sebagai pilar utama untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan memanfaatkan aset lahan yang ada dan keunggulan potensi ternak lokal, sektor peternakan dinilai mampu menjadi motor penggerak baru untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).