Empat Tahun Gunungkidul Bisa Turunkan Angka Kemiskinan
PERTEMUAN : Ketua Komisi E Messy Widiastuti bersama anggota dewan berada di Kantor Bappeda Gunungkidul.(foto: setyo herlambang)
GUNUNGKIDUL – Pengentasan warga dari kemiskinan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, terutama di daerah-daerah yang masuk kawasan zona merah. Di Yogyakarta sendiri, Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah secara pelan tapi pasti mulai keluar dari zona kemiskinan.
Melalui berbagai program-progam yang dilakukan pemerintah kabupaten dan provinsi, dari 2020-2024, persentase kemiskinan semula 17,07 persen turun menjadi 15,18 persen. Penurunan inilah yang menarik minat Komisi E DPRD Jateng untuk datang ke Gunungkidul. Pada Senin (14/7/2025), DPRD berkesempatan langsung datang ke daerah yang terkenal dengan sebutan kota “Gaplek” itu.
Kepada Kepala Bappeda Gunungkidul M Arif Aldian, Ketua Komisi E Messy Widiastuti menyatakan, pihaknya ingin mendapatkan kiat mengenai Upaya menurunkan angka kemiskinan. Diakuinya keberhasilan dan keberlanjutan penanganan kemiskinan di titik-titik zona merah perlu sinergisitas dengan lintas sektoral, baik instansi terkait, BUMD, program CSR dan beberapa faktor lainnya.
“Pengendalian kemiskinan, berhasil karena dorongan dan juga kerjasama semua pihak, ini tentunya menjadi acuan dalam program pengentasan kemiskinan yang seharusnya dilaksanakan,” kata legislator asal PDIP.
Menambahkan, anggota Komisi E Yohanes Winarto lebih menyoroti basis data penerima manfaat harus sesuai dan selaras. Karena banyak data seringkali berbeda di lapangan, tentunya pemberian manfaat jadi tidak tepat guna dan sasaran.
“Saat penyaluran manfaat, banyak ditemukan miss mulai dari data yang tidak sesuai semisal tidak tidak benar miskin tapi berkecukupan, tentunya ini sangat disesalkan dan bagaimana cara mengatasinya,” tambahnya.
M Arif Aldian menjelaskan program pengendalian dan pengentasan kemiskinan dilakukan secara bertahap dan memetakan dengan terperinci, mana saja titik titik zona merah akan dilakukan survei dan pendataan bekerja sama tidak hanya dengan dinas lain, tetapi juga dengan BUMD dan swasta.
“Tentunya dari 2020, kami merinci beberapa titik rawan di gunung kidul mulai dari permasalahan cukup ekstrem seperti kekeringan, RTLH, faktor ekonomi dan pendidikan tidak merata dengan kerjasama lintas sektoral. Selain melakukan survei, kami juga melakukan gali potensi yang bisa dikembangkan. Banyak lokasi wisata yang tumbuh di Gunungkidul, bisa mendorong peningkatan nilai ekonomi masyarakat sekitar lewat program CSR, serta sektor perkebunan dan peternakan juga seringkali disoroti karena banyak warga memelihara sapi untuk dijual lagi, padahal sapi perah maka diberikan edukasi bagaimana memanfaatkannya,” jelas dia.(tyo/priyanto)
