FOTO BERSAMA. Komisi E berfoto bersama Wakhid Jumali di rumah dinas.(foto priyanto)
BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara berharap banyak ada intervensi dari pemerintah supaya masalah kemiskinan bisa ditanggulangi dan ditangani. Mengandalkan anggaran daerah saja masih dinilai belum bisa menangani masalah yang sudah ada bertahun-tahun lamanya.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Wakhid Jumali saat menerima Komisi E DPRD Jateng di rumah dinasnya, Senin (30/6/2025). Kunjungan kerja Komisi E ke Banjarnegara merupakan rangkaian dalam penggalian data serta informasi mengenai masalah kemiskinan di daerah tersebut. Terlebih data akan masuk dalam materi draf Raperda Penanggulangan Kemiskinan di Jateng.
“Kami bersyukur Komisi E hadir di Banjarnegara untuk mendengarkan langsung paparan kami mengenai permasalahan serta penanganan kemiskinan. Ibarat kata masalah kemiskinan tidak bisa seketika terselesaikan. Bersama Purbalingga, Kebumen, masuk lima besar terbawah dalam masalah kemiskinan. Butuh intervensi yang serius dari pusat dan provinsi,” ucapnya kepada Komisi E.
Anggota Komisi E yang ditunjuk sebagai pimpinan rombongan Amin Mahsun mengakui Banjarnegara masih bermasalah dengan kemiskinan. BPS selalu menempatkan Banjarnegara bersama Kebumen dan Purbalingga masuk dalam lima besar terbawah kemiskinan di Jateng.
Dalam paparannya Kepala Bappelitbang Banjarnegara Yusuf Agung mengakui persentase kemiskinan belum bisa menjadi satu digit. Permasalahan masih kompleks termasuk pemenuhan delapan hak dasar belum juga merata.
“Persentase kemiskinan kita masih 31 persen. Tahun depan saja belum tentu bisa jadi satu digit. Masih ada 138 ribu jiwa masuk kategori miskin. Delapan hak dasar pemenuhan kebutuhan yakni rumah layak huni, jambanisasi, sanitasi, energi (listrik), disabilitas, anak putus sekolah dan pengangguran. Maka kalau Komisi E ada program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bisa diarahkan ke Banjarnegara,” jelasnya.
Dilihat dari permasalahan, faktor yang melandasi kemiskinan yakni penduduk di Banjarnegara masih bergantung pada pertanian. Hanya saja secara kepemilikan luasan lahan masih dibawah 0,95 hektare sehingga kerap disebut petani gurem. Masalah pendidikan belum banyak yang menamatkan pendidikan menengah atas. Ketenagakerjaan dan UMKM juga masih rendah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jateng Abdul Aziz juga menyebut nilai UMK di Banjarnegara juga terendah. Intervensi pemerintah provinsi melalui menarik investor juga dilakukan. Heru Priyambodo dari Dinas Sosial Jateng menilai pemberdayaan menjadi kunci dalam penanganan kemiskinan. “Kucuran bansos juga tidak bisa menaikkan penanggulangan kemiskinan. Kuncinya dipemberdayaan secara terus menerus. Itu bisa menjadi kunci,” ucapnya.(priyanto/ariel)
