RAPAT KERJA: Bahas Pendapatan Dinkes, RSUD/RSJD, Satpol PP, BKD, & Banhub

IMG

RAPAT KERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng dalam rapat RKPD 2026 di Ruang Rapat Komisi C, Kamis (19/6/2025). (foto erpan)

GEDUNG BERLIAN – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memulai rapat Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026 di ruang rapat Komisi C, Kamis (19/6/2025). Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi C Anton Lami Suhadi itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) memaparkan rencana kerjanya.

Dalam laporannya, Kepala Dinkes Provinsi Jateng Yunita Dyah Suminar memaparkan rencana kerja 2026 yakni realisasi dan target 2025. Datanya menyebutkan, pada 2025 ini atau hingga Mei 2025 pendapatan terealisir Rp 11,33 miliar dari target 2025 sebesar Rp 29,09 miliar.

“Strategi untuk mencapai target itu seperti membuka pelayanan pemeriksaan haji, peremajaan sarpras, promosi pelayanan di medsos, dan mengembangkan balabkes menjadi labkesmas,” kata Yunita.

Menanggapinya, Anton mengakui dinkes lebih mengutamakan pelayanan dibanding fokus pada capaian pendapatannya. Ia berharap faktor pelayanan tetap diutamakan tapi tidak mengesampingkan faktor pendapatan untuk PAD.

Senada, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Siti Rosidah dan Asrar mengakui faktor pelayanan perlu terus ditingkatkan. Anggota Komisi C lainnya, Abang Baginda Muhammad Mahfuz Hasibuan, menegaskan semua masyarakat Jateng berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari setiap rumahsakit.

Kemudian dilanjutkan paparan dari Kepala Satpol PP Retno Fajar Astuti dan Kepala BKD Utami Rahajeng. Dan yang terakhir, laporan dari Kepala Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Jateng Sarido.

“Dari tiga badan ini, yg butuh perhatian serius adalah banhub. Kami berharap dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dan tetap fokus pelayanan,” harap Anton. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak β€” mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan