Eksportir Kayu Demak Sudah Siapkan THR Lebaran

Tanggal -
1 akayu3

FOTO BERSAMA. Jajaran Komisi E berfoto bersama dengan manajemen PT Cipta Wijaya Karya usai tinjauan kerja, Rabu (22/5/2019).(Foto: Priyanto)

DEMAK – Anggota Komisi E DPRD Jateng Endrianingsih Yunita meminta kepada perusahaan yang memberlakukan kerja tiga sif hendaknya memberikan kesejahteraan yang lebih bagi pekerja yang mendapatkan jadwal malam hari. Bekerja pada malam hari dari sisi kesehatan maupun keamanan sama-sama memiliki tingkat risiko kecelakaan yang tinggi.

Komisi E bersama jajaran manajemen PT Cipta

Hal itu diungkapkannya di sela-sela kunjungan kerja ke PT Cipta Wijaya Karya, Mranggen, Demak, Rabu (22/5/2019). “Sif malam sebenarnya tidak bersahabat bagi karyawan, namun karena untuk mengejar produksi, semestinya perusahaan memberikan tunjangan lebih. Saya juga meminta PT Cipta memberikan tunjangan lebih kepada karyawan yang bekerja giliran pada malam hari,” ungkapnya di hadapan direksi perusahaan. Dalam kesempatan itu Dirut Agus Soewito dan Kepala Divisi HRD Andrean Anggasasmita menerima rombongan DPRD Jateng.

Jamaludin dan Endrianingsih Yunita

Selaku ketua rombongan, Jamaludin melontarkan sejumlah pertanyaan berkisar gaji, tunjangan lemburan, tunjangan hari raya maupun kesejahteraan yang lain. Dari pengamatannya selama ini terkadang kebijakan masing-masing perusahaan dalam memberlakukan karyawannya berbeda-beda. Politikus PKS ini berharap perusahaan yang bergerak pada sektor ekspor kayu tersebut bisa menyejahterakan karyawannya.

Menjawab pertanyaan DPRD, Andrean menuturkan, perusahaan ini sudah beroperasi selama 25 tahun. Sampai sekarang ini jumlah karyawan ada 1.600 an orang, didominasi laki-laki. Soal kesejahteraan, untuk patokan gaji tetap mengacu pada upah minimum Demak Rp 2.240.000. Ditambah tunjangan lain, seperti lemburan dan perbedaan lama kerja, setiap karyawan bisa mendapatkan gaji sesuai take home pay berkisar Rp 3.000.000 an. Sedangkan untuk THR, perusahaan sudah menyiapkan dan akan membayarkan pada 27 Mei nanti.

“Soal pengurangan karyawan tidak terlalu besar. Kami merekrut karyawan, 30 persen dari masyarakat sekitar. CSR yang kami salurkan pun kebanyakan untuk membangun jalan, kegiatan warga dan sebagainya,” ucapnya.

Jamaludin meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Jateng supaya turut membuat regulasi yang mengatur pemberian kesejahteraan dari perusahaan.(priyanto/ariel)  

Dilihat: 83

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.

  • Sekolah Vokasi Pertanian Harus Ikuti Kebutuhan Industri

    BANJARNEGARA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian pada penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP) Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Saat mengunjungi balai milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng itu, Selasa (21/7/2026), Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti menegaskan pelatihan harus terus diperbarui agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan sektor pertanian modern.