Pantau Aset di Batang, Landasan Hukum Pengelolaan Segera Disusun

Tanggal -
1 akandeman5

DENGARKAN PAPARAN. Komisi A mendengarkan paparan Sukiyadi dari BPKAD Pemprov Jateng perihal aset di Desa Tragung, Kandeman, Batang, Senin (20/5/2019).(Foto: Priyanto)

BATANG – Komisi A DPRD Jateng dalam waktu dekat akan membuat kesimpulan perihal pengelolaan aset milik pemerintah provinsi. Dewan terlebih dulu telah meninjau sejumlah lokasi mulai dari Kabupaten Semarang, Kendal, Salatiga, Karanganyar, Banyumas dan sejumlah daerah lain. Kebanyakan ada yang disewakan, namun ada juga sistem sewa menyewa tidak jelas sehingga ada menjadi tempat hunian.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi A Anisa Devi Ika Natalia di sela-sela kunjungan kerja melihat salah satu aset Pemprov Jateng di Desa Tragung, Kecamatan Kandeman, Batang, Senin (20/5/2019). “Kami akan buan resume dan legal standing (landasan hukum) soal penataan aset ke depan. Terlebih BPK sudah memberikan catatan pada penataan dan pengelolaan aset,” ucap politikus Gerindra.

Komisi A bersama Sukiyadi dari BPKAD Jateng

Seperti aset Pemprov Jateng di Desa Tragung, Kecamatan Kandeman, Batang, belum terkelola dengan serius. Aset lahan seluas 15.185 m2 sebenarnya sudah disewa PT Sinar Utama Karya untuk tempat usaha pemecahan batu split. Saat ditinjau anggota DPRD, tidak ada kegiatan usaha. Semak belukar dibiarkan tumbuh, hanya ada sebuah rumah yang kosong dan sebuah tanda daftar kepemilikan aset pemprov. Secara lokasinya sebenarnya cukup strategis, karena tak jauh dari exit tol Batang.

Dalam penjelasannya kepada Komisi A, Kasubbid Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng Sukiyadi, aset ini sudah disewa sejak 2018. Namun demikian, sampai bulan keempat tahun 2019 pembayaran sewa ada keterlambatan. Pemprov berusaha untuk meminta kepastian sewa lahan tersebut.

Sukiyadi dan Bambang Haryanto

Anggota Komisi A Bambang Haryanto mengemukakan, sudah saatnya Pemprov Jateng serius untuk mendata serta mengelola aset-asetnya. Untuk aset di Desa Tragung itu, dia meminta ada pemagaran supaya luas lahan masih aman. Selain itu juga, BPKAD diminta secara rutin mengawasi aset-asetnya, baik upaya penyertifikatan, pemagaran, sampai pemeliharaan.

Sementara Sukiyadi berujar, dengan tidak adanya unit pelaksana teknis (UPT) daerah diakuinya pengawasan aset menjadi kendala tersendiri. Pihaknya akan mendata kembali kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan aset. BPKAD siap diundang Komisi A untuk membahas persoalan aset.

“Nanti coba kita perdalam, kita bahas bersama-sama kelebihan dan kekurangan supaya ke depan tidak lagi menjadi catatan BPK,” tukas Bambang Haryanto.(priyanto/ariel)

Dilihat: 57

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.