DISKUSI BUMD. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran manajemen BPR BDE Yogyakarta, Senin (27/3/2023), soal pengelolaan BUMD bidang perbankan. (foto ariel noviandri)
YOGYAKARTA – Dalam rangka memaksimalkan perolehan PAD dari sejumlah BUMD bidang perbankan, Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal perkembangan dan pengelolaan PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi (BDE) di Kota Yogyakarta, Senin (27/3/2023). Saat paparan, Tribowo selaku Dirut PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi menjelaskan selama ini pihaknya selalu mengutamakan prinsip kehat-hatian.
Dikatakan, hal itu diterapkan mengingat BPR BDE merupakan perusahaan swasta yang tidak memiliki regulasi khusus seperti BUMD perbankan ‘plat merah.’ Dengan prinsip kehati-hatian tersebut, rasio kredit macet (non-performing loans/NPL) masih terjaga.
Dari catatannya, rasio NPL masih aman di angka 2%-an pada 2022 lalu. Angka itu diraih karena BPR BDE masih bersikap hati-hati dalam penyaluran kredit.
“Jadi, secara porsi antara tabungan, kredit, dan deposito tidak terlalu jauh. Itu karena kami masih hati-hati dalam penyaluran kreditnya,” katanya.
Data kredit BPR BDE menyebutkan, penyaluran kredit (kredit pegawai & kredit umum) pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 390,33 miliar dan pada 28 Februari 2023 sebesar Rp 421,70 miliar. Dalam penyaluran kredit UMKM, pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 151,36 miliar dan pada 28 Februari 2023 sebesar Rp 379,03 miliar.
Mendengar paparan itu, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto mengaku pentingnya prinsip kehati-hatian untuk menunjang kinerja BPR. Meski begitu, BUMD bidang perbankan tetap perlu berperan dalam peningkatan sektor UMKM.
“Kami sangat terkesan dengan kinerja BPR BDE karena, dengan prinsip kehati-hatian itu, tingkat kepercayaan nasabah masih terjaga. Terbukti, tingkat deposito dari masyarakat di BPR BDE cukup tinggi. Itu yang perlu ditiru, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR,” tandasnya. (ariel/priyanto)
