DISKUSI KINERJA. Bambang Haryanto bersama Didik Darmadi dalam diskusi yang membahas kinerja keuangan BPR BKK Karanganyar, Senin (28/11/2022). (foto bintari setiawati)
KARANGANYAR – Dalam kegiatan monitoring pengelolaan BPR BKK Tasikmadu Karanganyar, Senin (28/11/2022), Komisi C DPRD Provinsi Jateng melihat kinerja keuangannya sangat baik. Seperti disampaikan Dirut BPR BKK Tasikmadu Didik Darmadi, posisi aset, dana masyarakat, dan laba pada Oktober 2022 sudah mendekati sempurna.
Untuk penyaluran kredit, pada bulan tersebut sudah mencapai 100%. Dari kondisi itu, kata dia, angka non-performing loans (NPL/ kredit macet) sudah bisa dikendalikan.
“Secara Year on Year, tercatat sampai Oktober 2022, angka NPL mencapai sebesar 5,02 persen. Angka tersebut lebih kecil dari pada Oktober pada tahun lalu yang sebesar 5,71 persen” katanya.
Mendengarnya, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin tetap mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan BKK Tasikmadu. Ia berharap upaya berupa inovasi pelayanan dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kinerja keuangannya.
“Harapannya, dengan adanya peningkatan itu, maka sisi pendapatan daerah dari BKK juga bisa meningkat pula,” kata Bambang.
Sebagai informasi, kinerja keuangan BPR BKK Tasikmadu pada Oktober 2022 realisasi aset sebesar Rp 279,51 miliar atau tercapai 97%, dana masyarakat sebesar Rp 241,56 miliar atau 95%, kredit sebesar Rp 235,78 miliar atau 101%, dan laba sebesar Rp 3,50 miliar atau tercapai 149%.
Capaian itu masih lebih baik dibanding kinerja keuangan BPR BKK Klaten. Seperti disampaikan Dirut BPR BKK Tulung Kabupaten Klaten Agung Hernowo Wijayanta dihadapan Komisi C, Selasa (29/11/2022).
Disebutkannya, kinerja keuangan BPR BKK Klaten pada Oktober 2022 realisasi aset sebesar Rp 120,68 miliar, dana masyarakat sebesar Rp 101,34 miliar, kredit sebesar Rp 98,90 miliar, dan laba sebesar Rp 1,68 miliar. Angka NPL pada Oktober 2022 sebesar 17,01%.
Melihat capaian kinerja itu, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Mustholih memberikan masukan, khususnya dalam penyaluran kredit. Menurut dia perlu adanya inovasi produk kredit yang didukung dengan pelayanan ekstra seperti bisa membaur langsung dengan masyarakat.
“Kalau bisa di tingkat karyawan, turun langsung sehingga dapat membaur dengan pedagang kecil di pasar, UKM, dan pelaku usaha lainnya yang belum tersentuh. Jangan sampai kalah dengan program yang ditawarkan oleh kredit mikro dari bank-bank yang lainnya,” kata Mustholih. (bintari/ariel)
