Komisi B Sambut Baik Usulan KNTI & FITRA

20220829173509 IMG

TERIMA ASPIRASI: Jajaran Komisi B menerima KNTI dan FITRA Jateng terkait penyampaian aspirasi untuk nelayan.(foto: setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Belasan orang terdiri dari nelayan dan aktivis yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) bersama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) wilayah Jateng mendatangi Kantor Gedung Berlian, DPRD Jateng Semarang, Senin (29/08/2022).

Kedatangan mereka tersebut menyampaikan aspirasi terkait agenda Komisi B tengah menyusun Raperda tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah yang diharapkan bisa memberi manfaat besar bagi para nelayan, petani dan peternak bisa memasarkan produknya secara luas. Usulan yang diberikan di  antaranya adalah pengadaan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBBN) terdekat dengan kampung nelayan dan peningkatan program kartu nelayan agar bisa mendapatkan subsidi kesejahteraan yang semestinya. 

Sekretaris Komisi B Ngainirrichadl menyambut baik terkait usulan KNTI dan FITRA. Menurut legislator PPP itu usulan dan aspirasi dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyusunan raperda, karena bisa membantu beberapa poin yang mendukung kesejahteraan para nelayan.

“Akan menjadi catatan khusus bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan raperda agar nantinya bisa memberi manfaat secara luas. Adapun usulan mengenai pembangunan stasiun bahan bakar kapal terdekat dengan kampung nelayan akan menjadi catatan khusus, agar pemerataan bahan bakar kapal nelayan tradisional bisa dinikmati secara luas,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi B, Sri Maryuni lebih mengharapkan dengan adanya usulan aspirasi Raperda tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah sangat bisa membantu masyarakat pelaku kegiatan ekonomi tersebut bisa lebih sejahtera.

“Dalam penyusunan raperda ini, sangat perlu adanya beragam usulan dari para pelaku kegiatan ekonomi tersebut bisa mendorong produktivitas dan kreativitas mereka. Terlebih banyak potensi besar tersimpan di bidang pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro kecil menengah perlu digali lebih luas dan mendorong peningkatan pendapatan daerah,” tambah politikus asal PAN itu.

Perwakilan FITRA Jateng Mayadina menyampaikan usulan terkait reperda tersebut agar masyarakat pelaku ekonomi pertanian, perikanan, dan UMKM produk mereka bisa dikenal masyarakat lewat pemasaran yang masif.

“Usulan mulai dari pengadaan pos pengisian bahan bakar, akses kartu elektronik nelayan, sampai perizinan kapal dengan harapan bisa mendorong masyarakat nelayan bisa lebih sejahtera karena potensi hasil laut yang besar namun beberbenturan sebagai penyumbang garis kemiskinan yang cukup tinggi,” terang dia.(tyo/priyanto)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Program ‘Revola Jateng Optimis’

    BANJARNEGARA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Setya Ari Nugroho mendukung Program Revolusi Lahan atau ‘Revola Jateng Optimis,’ yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut dia program yang bertujuan menghidupkan sejumlah lahan tidur yang sudah bertahun-tahun menjadi kembali produktif merupakan langkah tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat

  • Dipantau, Revitalisasi Jembatan Dengkeng Klaten

    KLATEN – Perbaikan Jembatan Dengkeng di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten penting untuk menjaga konektivitas dan kelancaran mobilitas masyarakat di jalur Karangwuni hingga batas Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Infrastruktur yang menjadi penghubung antarwilayah tersebut kini mulai direvitalisasi dengan pembangunan jembatan baru

  • Komisi E Pantau Kualitas Belajar Mengajar di SMA 1 Kedungwuni

    KAJEN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyoroti kualitas proses belajar mengajar sekaligus memastikan lingkungan sekolah tetap aman bagi peserta didik. Hal itu menjadi fokus Komisi E ke SMA Negeri 1 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Senin (10/8/2026), untuk menggali masukan, data, dan informasi pendidikan di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII

  • Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jateng Perlu Regulasi Lebih Tegas

    SUKOHARJO – Tingginya mobilitas masyarakat, meningkatnya beban angkutan logistik, dan kebutuhan menjaga kualitas ribuan kilometer jalan provinsi menjadi alasan Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong lahirnya regulasi baru tentang penyelenggaraan jalan. Aturan itu dinilai penting untuk memastikan pengelolaan jalan lebih terarah, berkelanjutan, sekaligus memperjelas kewenangan antarinstansi