Sukirman Desak Normalisasi Sungai Sengkarang di Kedungwuni

Tanggal -
Skm2

KAJEN – Wakil Ketua DPRD Jateng H Sukirman SS mendorong pemerintah provinsi untuk menormalisasi Sungai Sengkarang. Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang (Pusdataru) segera merealisasikan pembangunan tanggul dan penyelesaian problematika di sepanjang daerah aliran sungai.

Hal tersebut disampaikan politikus PKB saat meninjau langsung kondisi daerah di sepanjang sungai yang membelah Kedungwuni, Kamis (25/4/2019).

“Kami akan mendorong pemerintah provinsi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Normalisasi sungai sudah sangat dibutuhkan warga. Ada rumah yang sudah menggantung di bibir sungai,” ungkap dia.

Sukirman di tepi Sungai Sengkarang

Sukirman menjelaskan, Sungai Sengkarang masih menjadi salah satu potensi bencana terbesar di Kabupaten Pekalongan. Derasnya aliran sungai ditambah dengan debit yang bertambah kian mengikis bibir sungai.

“Jadi ada satu titik di RT 04 RW 18 Kedungwuni Barat. Aliran air langsung menghantam tanggul yang kebetulan juga rumah warga. Katanya juga ini tanggul swadaya warga,” terangnya.

Meninjau lokasi longsor

Lebih lanjut, Sukirman menjelaskan bahwa ada satu titik yang menjadi salah satu sumber bertambahnya debit air Sungai Sengkarang yaitu di Desa Kranji. Solusi yang ditawarkannya adalah melakukan normalisasi sungai dan membuat tanggul yang representatif. Dengan demikian permasalahan di sepanjang sungai akan bisa diselesaikan.

Kasi Pembangunan Dan Rehabilitasi Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jawa Tengah Kunarto ST MT mengatakan, tahun ini sudah ada alokasi anggaran untuk penanganan Sungai Sengkarang.

“Sudah ada detail engineering design (DED) untuk Sungai Sengkarang. Segera kami kerjakan Insya Allah,” jelasnya. (azam/priyanto)

Dilihat: 89

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.