Ruas Purwokerto-Pengalongan Tak Lagi Ambles

IMG

PANTAU PROYEK. Jajaran Komisi D DPRD Jateng memantau proyek perbaikan jalan ruas Purwokerto-Pengalongan, Senin (22/4/2019).(Foto: Teguh Prasetyo)

BANYUMAS – Anggota Komisi D DPRD Jateng Samirun menilai paket pengerjaan rehabilitasi (perbaikan) Jalan Purwokerto – Pengalongan berjalan baik.

Komisi D mendengarkan paparan dari Dinas PU Bina Marga Jateng.

Proyek perbaikan jalan telah dikerjakan pada 23 April dan selesai 17 September 2018, kini sudah bisa dilewati. Sebelumnya di ruas jalan tersebut tergerus longsor.

“Semula jalan ini ambles, waktu itu ini jalannya milik kabupaten. Setelah alih fungsi ke provinsi, diselesaikan dengan desain beda, kalau dulu hanya diuruk-uruk saja dan ambrol kembali,” ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng itu di sela pantauan Komisi D terhadap rehabilitasi Jalan Purwokerto–Pengalongan, Senin (22/4/2019).

(kiri-kanan) Nur Saadah, Samirun, Hadi Santoso

Supaya di ruas jalan tersebut tidak ambles, dalam pengerjaan perbaikan menggunakan konstruksi fondasi bore pile. Model konstruksi ini seperti membuat jembatan di dalam tanah. Menanamkan 24 titik bore pile sebagai fondasi bangunan yang saling dikaitkan dan mengecor beton setebal 25 sentimeter.

“Jadi kalau tidak ada tanahnya pun itu aman, kaya jembatan di dalam tanah,” tambah pria asal Cilacap itu.

Dari hasil pantauan satu tahun berjalan, Dia menilai dengan konstruksi fondasi bore pile aman dan kuat. Namun karena terbilang over desain, sehingga biaya perbaikan membengkak dua kali lipat dari pengerjaan biasa.

Dalam Kesempatan yang sama Kasi Jalan dan Jembatan Wilayah 2 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Jateng Cahyo Radityo menyampaikan pengerjaan jalan berjalan dengan lancar dan tepat waktu. (teguh/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.