PERTEMUAN : Komisi I beserta Setwan DPRD Sumatera Selatan melakukan pertemuan dengan Setwan Jateng.(foto: rafdan Rahinnaya)
GEDUNG BERLIAN – Kepala Bagian (Kabag) Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jawa Tengah Soewondo menerima tamu kunjungan dari Komisi I beserta Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ramadhan S Basyeban dan jajarannya. Pertemuan dilakukan di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Semarang, Senin (23/5/2022).
Kunjungan itu dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah. Termasuk pola komunikasi antara Pemprov dengan DPRD. Dalam pertemuan Laksono dari Badan Pengeloaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Jateng menyatakan, sejauh ini tidak ditemukan adanya hambatan atau masalah yang berarti antara DPRD dan BPKAD terkait anggaran. Keduanya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi terkait kebijakan anggaran tersebut.
“Terkait pengelolaan anggaran, diatur oleh Pergub No 39/ 2021 yang mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Di Jateng tidak ditemukan masalah atau hambatan yang berarti dikarenakan adanya komunikasi dan dialog yang baik antara DPRD dan BPKAD. Ditambahkan, hasil reses dari anggota DPRD juga dapat di akomodir dan disepakati secara bersama,” ujar Laksono.
Senada dengan itu, Kasubag Keuangan Setwan Jawa Tengah Nandaru juga menyampaikan terkait pengelolaan keuangan tetap mematuhi aturan. Tidak adanya temuan dari BPK terkait anggaran di Provinsi Jawa Tengah.
“BPK memanggil pihak ketiga terkait harga appraisal dan hasilnya aman tidak ada temuan sama sekali. Sesuai dengan petunjuk pimpinan dewan dan dilakukan dalam 30 hari kalender. Setelah itu hasil dapat dilaporkan kepada Gubernur, Kepala BPKAD dan Kepala Biro Hukum,” jelasnya.
Anggota Komisi I Ahmad Toha memberikan pujian terhadap hubungan Pemprov dan DPRD Jateng. Dengan hubungan yang harmonis tentu pencapaian pengelolaan keuangan bias lebih optimal. “Alangkah hebatnya Pak Sekwan bisa menjalin sebuah habit yang terjalin antara keuangan dan dewan. Hubungan yang terjalin ini cukup baik sehingga informasi yang tersampaikan dapat terintegrasi antar dinas tekati dan DPRD,” ujar politikus PKS itu.(rafdan/priyanto)
