NGODE : “Jalan Cantik” Upaya Cepat dan Tanggap Tangani Jalan Rusak

Tanggal -
1 beni2

DIALOG DEWAN : Anggota Komisi D Sri Hartini menjadi narasumber dalam dialog Ngobrol Dewan (Ngode) di Objek Wisata Eling Bening.(foto: dwi trinugrahini)

UNGARAN – Sejak diluncurkan pada pertengahan 2019, aplikasi “Jalan Cantik” milik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Provinsi Jawa Tengah terbilang efektif dalam menjawab keluhan atau laporan masyarakat terkait jalan rusak. Pemerintah provinsi dalam hal ini DPUBMCK akan segera menindaklanjuti keluhan dengan langsung menangani kerusakan jalan.

Hal ini mengemuka dalam dialog “Ngobrol Dewan (Ngode) : Apa Kabar Jalan Cantik Jateng” yang diselenggarakan Setwan Jateng di objek wisata Eling Bening, Ungaran, Kab. Semarang, Rabu (20/4/2022).

Anggota Komisi D Sri Hartini mengutarakan, aplikasi tersebut menjadi solusi dalam penanganan jalan rusak. Masyarakat butuh jawaban serta Tindakan secara cepat dalam kurun waktu 1×24 jam. Bahkan tidak mengenal dari status jalan, sehingga kalua ada jalan rusak/berlubang tetap pihak DPU-lah yang harus bertindak.

“Tidak mungkin masyarakat tahu ini jalan kabupaten, provinsi atau nasional. Ada jalan rusak, pihak PU harus bertindak,” ungkapnya.

Kepala Seksi  Rancang Bangun DPUBMCK Jateng Asteria Dwi Jarwati menyatakan, sejak diluncurkan oleh Gubernur Ganjar Pranowo aplikasi “Jalan Cantik” sudah banyak diunduh dan sarana untuk melaporkan kondisi jalan. Dibuat aplikasi itu untuk menyukseskan program Jateng tanpa lubang dengan menitikberatkan pada pelayanan keluhan semakin cepat.

“Penanganan jalan rusak akan ditangani dan ditanggapi secara cepat oleh kami. Komunikasi dilakukan dengan cara saling berkoordinasi dengan dinas kab/kota/prov/nasional melalui admin-admin atau pos-pos yang telah disediakan,” ucapnya.

Akademisi dari Unika Soegijapranata Yohanes Yuli Mulyanto berharap tidak ada tambal sulam dalam penanganan sebuah jalan. Diharapkan sekali membangun untuk selamanya. Karena itu dalam merancangkan pembuatan jalan, perlu melibatkan akademisi, masyarakat, tokoh masyarakat, LSM juga, konsultan pengawas dan kons perencanaan.  

“Sekali membangun langsung cantik dan abadi. Contoh jalan menuju Welahan (Jepara), masih sangat rusak, harapannya sedapat mungkin diperbaiki saat musim kemarau ini,” ungkapnya.

Hartini selanjutnya berujar yang diperlukan sekarang ini adalah respons pemerintah mengenai laporan masyarakat. Masing-masing dinas terutama Dinas PU BMCK ada anggaran pemeliharaan. Ketika ada kerusakan jalan cantik maka laporan masyarakat harus segera direalisasikan.

“Dewan senang jika ada masyarakat ug menanam pisang di tengah jalan sebagai bentuk protes,” ucapnya.(anif/priyanto)

Dilihat: 89

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.