DENGARKAN PAPARAN : Jajaran Komisi C mendengarkan paparan dari Badan Penghubung.(foto: dewi sekarsari)
JAKARTA – Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah dituntut sudah harus mulai bergerak seiring dengan mulai adanya pelonggaran kegiatan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Berkantor di Ibu Kota Negara, instansi ini harus mengupayakan pendapatan sesuai target yang ditentukan tanpa meninggalkan pelayanan.
Masalah ini mengemuka dalam pertemuan Komisi C DPRD Jateng dengan Badan Penghubung di kantornya yang berada di Jalan Dharmawangsa, Jakarta Barat, Kamis (24/3/2022).
Dari paparan Kasubid Promosi dan Informasi Badan Penghubung Menuk Indriastuti, target pendapatan pada 2022 ini semula Rp 1,10 miliar namun terkoreksi menjadi Rp 600 juta. Revisi target itu dikarenakan bayangan pandemi Covid-19 serta realisasi pendapatan selama dua tahun berturut-turut yang tak tercapai. Dari sewa wisma, pendapa dan gazebo di Anjungan TMII tidak begitu menggembirakan.
“Kami hanya bisa berharap pada pengelola wisma di dua lokasi di Jalan Dharmawangsa dan Samarinda,” ucapnya.
Secara perinci, Menuk menguraikan dari Januari hanya mendapatkan Rp 20 juta, Februari Rp 30 juta. Kesemua pendapatan itu dari biaya sewa wisma.
“Kami mendapat klien tetap di Wisma Dharmawangsa, para kontraktor wisma kami digunakan untuk stay,” kataya.
Meski demikian, pihaknya tidak tinggal diam. Upaya promosi tetap digencarkan, termasuk melalui media elektronik dan digital. Bahkan pihaknya sudah mempromosikan di enam eks karesidenan supaya bisa menyewa anjungan di saat daerah melakukan promosi wisata maupun kegiatan dinas.
“Pekan depan kami menerima FGD dari Biro Orpeg di sini mengundang beberapa tamu, meminta fasilitasi. tim BKD (Badan Kepegawaian Daerah) juga melakukan kunjungan. Jadi upaya kami melakukan kegiatan OPD diarahkan ke anjungan dan fasilitas wisma Dharmawangsa untuk memperoleh dana,” ucapnya.
Ketua Komisi C Bambang Haryanto Baharudin mengemukakan, pelonggaran aktivitas masyarakat perlu disikapi secara serius. Mulai Januari sampai Februari, kunjungan ke Jakarta maupun kepariwisataan sudah mulai terasa. Diharapkan Badan Penghubung bisa mengambil perannya tidak saja mengandalkan sewa namun juga bisa menjadi pintu investasi di Jateng.
“Kami tidak semata-mata menekan unuk meningkatkan pendapatan. Hal-hal yang berpengaruh patut kita gali bareng-bareng. Kendala yang dihadapi dan menjadi tanggungjawab kita bersama,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi C Sriyanto Saputro memahami kondisi serta kesulitan pengembangan dari Badan Penghubung. Komisi C akan menggelar rapat koordinasi guna membahas kembai proyeksi-proyeksi dari pengembangan ke depan.
A Baginda lebih menekankan perlunya promosi lebih digencarkan. Pemberitahuan kepada daerah-daerah perlu dikomunikasikan kembali untuk menggunakan fasilitas milik Pemprov Jateng yang berada di Jakarta. “Aktivitas masyarakat di Ibu Kota sudah dijalur normal. Saya mellihat fasilitasnya sudah bagus, murah, tetapi kenapa tidak laku? Kalau orang tahu biaya menginap di sini kamar semi VIP cuma 275.000 dan masih dapat makan 3 kali. Saya sepakat ketika diturunkan targetnya, tetapi dengan catatan,” ucapnya.(dewi/priyanto)
