Investasi di Jepara Kembali Bergairah

Tanggal -
Screenshot 20211124

BICARA INVESTASI. Komisi A DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan DPMPTSP Kabupaten Jepara, Selasa (23/11/2021), membahas kegiatan investasi pada tahun ini. (foto teguh prasetyo)

JEPARA – Kegiatan investasi di Kabupaten Jepara, yang sempat lesu akibat pandemi Covid-19, kini mulai bergairah. Hal itu terlihat dari data Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara yang menyebutkan adanya investasi yang masuk dengan nilai Rp 4,5 triliun.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Jepara Hery Yuliyanto menyampaikan pihaknya ditarget inveatasi dalam RPJMD Kabupaten Jepara sekitar Rp 1,06 triliun dengan serapan tenaga kerja sebesar 15.000 pada tahun ini. Tercatat, hingga triwulan ketiga sudah mencapai angka Rp 4,5 triliun untuk penanaman modal asing (PMA) di 9 sektor usaha yang menyerap 14.000 tenaga kerja. Kemudian, penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 129 miliar untuk 20 sektor usaha dengan menyerap 2.000 tenaga kerja. 

“Investasi dengan nilai Rp 4,1 triliun ada di sektor listrik, gas, dan air. Selebihnya dari Industri alas kaki dan tekstil,” jelasnya kepada Komisi A DPRD Provinsi Jateng dalam diskusi di Kantor DPMPTSP Kabupaten Jepara, Selasa (23/11/2021). 

Untuk pelayanan investasi, Kantor DPMPTSP sudah terintegrasi dengan Gedung Mall Pelayanan Publik. Ada sekitar 200 layanan yang dilayani di MPP dan khusus di DPMPTSP melayani 42 jenis pelayanan yang ada di sistem aplikasi Online Single Submission (OSS).

“Sampai triwulan ini, dari 42 layanan, kami sudah memberikan pelayanan sebanyak 1.025. Untuk penilaian SKM (Survey Kepuasan Masyarakat), kami di angka 87,04 yang kategorinya sangat baik,” ujarnya.

Mendengarnya, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Muhammad Soleh berharap masuknya investasi sebesar Rp 4,5 triliun ke Kabupaten Jepara akan banyak menyerap tenaga kerja baru. Hal tersebut disampaikannya dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan sinkronisasi rencana penanaman modal di kabupaten/ kota dan provinsi. 

“Dengan adanya investasi Rp 4,5 triliun dari PMA plus PMDN, harapannya akan lebih banyak tenaga kerja baru di Kabupaten Jepara. Sehingga, akan meningkatkan perekonomian Kabupaten Jepara itu sendiri,” ucap Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jateng itu sembari menambahkan, “realisasi investasi penanaman modal tersebut juga berkaitan dengan UMKM. Sehingga, laporan kinerja penanaman modal itu, baik PMA maupun PMDN, diharapkan segera dilaporkan kepada Pemprov Jateng.” (teguh/ariel)

Dilihat: 53

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.