BICARA KEBANGSAAN : Anggota Komisi E Soemarsono menjadi pembicara dalam pertemuan yang digagas Badan Kesbangpol di Balai Desa Sukoharjo.(foto: cahya dp)
SUKOHARJO – Konflik sosial jangan dibiarkan berlarut-larut. Pendekatan dialogis, mediasi, rekonsiliasi, maupun dengan kearifan lokal bisa mampu mencegah sekaligus menyelesaikan konflik sosial. Kalau tidak bisa menjadi bahaya laten yang mengganggu kondusivitas daerah.
Dikemukakan anggota Komisi E DPRD Jateng Sumarsono di hadapan tokoh masyarakat, agama, serta pemuda Sukoharjo, Sabtu (18/9/2021), pemecahan masalah dari konflik sosial sampai beberapa pihak menyadari dan legawa akan efek yang dimunculkan.
“Sebenarnya konflik sosial itu bermula dari kepentingan sejumlah pihak atau elite yang ingin memaksakan atau tidak menerima akan sesuatu hal. Muncullah mobilisasi massa. Sudah banyak contoh di negara kita akan konflik sosial. Saya minta jangan menjadi pemicu masalah sosial, karena untuk menyelesaikannya lama dan sabar,” ungkapnya dalam pertemuan yang digagas Badan Kesatuan Kebangsaan Politik (Kesbangpol) Jateng di Balai Desa Sukoharjo, dengan mengangkat Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial bertema “Melalui Koordinasi dan Sinergisitas Kita Tingkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial”.
Turut menjadi narasumber dalam acara itu Wakil Ketua DPRD Quatly Abdulkadir Alkatiri, Soenarno (Komisi A), Kadarwati (Komisi B), dan Budiono (Komisi C).
Sementara Soenarno mencermati masalah konflik sosial yang kerap terjadi di Jateng diakibatkan beberapa hal seperti di tempat hiburan, pembebasan lahan, pilkades, suporter bola, antarpemuda. Persinggungan kelompok atau menyuarakan aspirasi bisa menjadi sebuah konflik.
Bagaimana pemecahannya? Kadarwati mengungkapkan peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Sedini mungkin, gejala akan konflik sosial sudah harus dapat diketahui dan segera diselesaikan. Pihak-pihak yang terlibat harus diikutkan, tidak ketinggalan pemerintahan, TNI dan Polri.
Budiono sependapat dengan mengajak semua pihak berdialog. Dia memiliki pengalaman, bagaimana konflik akan hasil pemilihan kepala desa akhirnya bisa diselesaikan dengan pergelaran wayang kulit.
“Pendekatan dengan kearifan lokal sangat penting. Pihak yang tidak terima dengan hasil pilkades dilibatkan dalam kepanitiaan pergelaran wayang kulit. Ini menjadi hal berharga dalam penanganan konflik sosial,” ucapnya.
Quatly Abdulkadir meminta, keberagaman dan persatuan yang selama ini sudah terbangun di Jateng maupun daerah di Solo raya hendaknya terus dilestarikan.
“Jangan sampai kepentingan pribadi atau kelompok mencederai nilai persatuan. Perbedaan pandangan atau sikap hal biasa, namun demikian yang harus dijunjung adalah ke-Indonesia-an itu sendiri,” kata dia.(azam/priyanto)
