Pansus Tertarik Pengelolaan Hasil Kelautan Kota Cirebon

WhatsApp Image 2021 08 27 at 19.27.28

CENDERA MATA : Ketua Pansus Riyono bertukar cendera mata dengan Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon Yati Rohayati, kemarin.(foto: ervan ramayuda)

CIREBON – Panitia Khusus (Pansus) Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Petambak Garam dan Pengolah DPRD Jawa Tengah melakukan penguatan data raperda ke Kantor Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Kelautan Kota Cirebon, Jumat (27/8/2021).

Ketua Pansus Riyono menyampaikan, pihaknya ingin mendapatkan data dan informasi terkait pola pengaturan nelayan, termasuk tata kelola garam dari Cirebon. Masukan ini penting guna menguatkan sektor kelautan di Jawa Tengah, terlebih guna menguatkan sektor pengelolaan garam.

“Negara wajib hadir untuk masalah nelayan. Terlebih sama-sama miliki daerah pantura, tentu ada permasalahan di sektor kelautan, termasuk di dalamnya nelayan dan garam. Masalah ini patut menjadi perhatian kita semua,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, pansus didampingi Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Fendiawan Tiskiantoro. Mereka diterima Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon Yati Rohayati dan Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Ir. Erythrina Oktiyani di ruang Aula Graha Bahari.

Dalam pertemuan tersebut Erythrina Oktiyani memaparkan Kota Cirebon yang terletak di Pantai Utara Jawa Barat bagian timur memiliki sumber daya alam laut atau pantai dengan , luas : 51,86 km2. Potensi perikanan di Perairan Laut Jawa sebesar 1.341.632 ton. Jumlah ikan yang boleh ditangkap sebesar 1.083.305 ton, dan ikan yang banyak dimanfaatkan di perairan ini antara lain, ikan karang, udang lobster dan cumi-cumi. Kota Cirebon, lanjutnya, juga memiliki hasil olahan perikanan seperti fish jelly (nugget, baso, kaki naga, ekado).

Dalam sesi tanya jawab, anggota pansus Saeful Hadi menyampaikan Kota Cirebon memiliki banyak perusahaan pengolahan perikanan. Kondisi tersebut berbeda dengan Jawa Tengah dengan jumlah produksi ikan yang melimpah namun tempat pengolahannya sedikit.

“Ini menjadi catatan bagaimana kita harus turut memperhatikan masalah kelautan,” ucapnya.

Selanjutnya, Riyono menyampaikan, dari hasil penguatan data di Kota Cirebon akan dijadikan masukan guna pengembangan sektor kelautan untuk Jawa Tengah.(ervan/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA β€” Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.Β Β 

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG β€” Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.