Ferry: Patuhi Anjuran Pemerintah untuk Tidak Mudik

Screenshot 20210504

BICARA MUDIK. Ferry Wawan Cahyono bersama pembicara lainnya dalam acara ‘Ngode’ dengan tema ‘Tidak Mudik untuk Keselamatan Bersama (Perapektif Budaya & Agama)’ di MAJT, Jalan Gajah Kota Semarang, Senin (3/5/2021). (foto soni dinata)

SEMARANG – Masa mudik lebaran selalu menjadi bahasan menarik menjelang hari raya Idul Fitri. Hal itu pula yang menjadi tema hangat dalam acara ‘Ngobrol bareng Dewan (Ngode)’ yakni ‘Tidak Mudik untuk Keselamatan Bersama (Perapektif Budaya & Agama)’ yang digelar Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Jalan Gajah Kota Semarang, Senin (3/5/2021).

Dalam Ngode itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono selaku pembicara utama menyampaikan sejumlah hal seputar kebijakan pemerintah mengenai larangan mudik di tengah pandemi ini. Salah satunya dikatakan, kebijakan itu diterbitkan mengingat masih tingginya kasus Covid-19 sehingga diharapkan masyarakat bisa menunda aktifitas mudik lebaran agar tidak memunculkan klaster baru.

“Jangan sampai momentum Idul Fitri yang di dalamnya ada tradisi mudik menjadikan klaster baru penyebaran Covid-19. Harapan saya, mari kita mengendalikan diri untuk tidak mudik demi keselamatan bersama. Pemerintah memberlakukan tidak mudik, libur cuti bersama pun juga tidak seperti 3 atau 2 tahun yang lalu. Harapannya, mobilitas tidak terlalu besar dan masyarakat bisa mengendalikannya,” kata Politikus Golkar itu.

Sementara, dari perspektif agama, Wakil Ketua Umum MUI Jateng Profesor Ahmad Rofiq mengatakan larangan pemerintah itu secara kaidah adalah mencegah lebih baik daripada mengobati atau menunda akan lebih baik dari pada membawa mudarat. Ia mengingatkan kebijakan tersebut juga untuk menghindari adanya kerumunan mudik berkumpul dengan keluarga yang membuat kita lengah sehingga terjadi penularan yang tidak kita sadari.

“Seperti di daerah Banyumas yang terjadi akibat dari kelalaian jamaah sholat tarawih sehingga muncul klaster tarawih. Marilah, kita bersama-sama saling menjaga untuk kesehatan bersama,” kata Rofiq.

Dari sudut pandang budaya, Ketua Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Undip Semarang Doktor Aminudin menilai kesehatan orang banyak merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya sebatas kerumunan kecil melainkan yang makro juga menjadi tanggungjawab bersama. Untuk itu, masyarakat harus menyadari hal tersebut. 

“Saat ini, secara kesehatan mungkin sudah ada yang melakukan vaksin. Akan tetapi, hal itu tidak dapat dijadikan suatu patokan bahwasannya herd immunity itu terjadi saat kita lengah dan ceroboh,” ucapnya.

Diakhir dialog, Ferry menghimbau masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah tersebut. Selain itu, ia berharap pemerintah melalui dinas terkait dapat aktif mensosialisasikannya.

“Pastinya, mari kita sebagai warga negara yang baik melaksanakan anjuran pemerintah untuk tidak mudik lebaran demi keselamatan bersama. Pemerintah provinsi sendiri bersama dinas terkait akan terus mengkampanyekan hal itu. Apabila di kemudian hari mendapati pemudik, ya tentunya sanksi-sanksi akan diberlakukan,” tandasnya. (soni/ariel)

Berita Terkait

  • Komisi C Monitor Kinerja Keuangan BPR BKK Cabang Demak

    DEMAK – Komisi C DPRD Provinsi Jateng melakukan monitoring ke PT. BPR BKK Jateng Perseroda Kantor Cabang Demak, Senin (6/3/2023). Pada kesempatan itu, Analis Kebijakan Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi Agus Prasetyo menyampaikan, berdasarkan evaluasi OJK, BPR BKK yang ada di Jateng masih dalam posisi sehat. 

  • Bantuan Keuangan Desa di Bali Rp 50 Juta/Desa

    DENPASAR – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam pengalokasian bantuan keuangan kepada pemerintah desa tidak tanggung-tanggung. Ditopang anggaran daerah yang besar, Bali menitikberatkan pengembangan desa supaya mampu menjadi objek wisata unggulan.

  • Bambang Kribo: Perlu, Sosialisasi Tahapan Vaksin

    SEMARANG – Program vaksinasi yang dijalankan pemerintah terus berjalan dan kini sudah memasuki tahap kedua. Saat menjalani vaksinasi di RSUD Tugurejo, Kamis (25/3/2021), Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto meminta Dinkes melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat mengenai tahapan dalam program vaksinasi tersebut.

  • Hasilkan Produk Unggulan, Kebun Benih Perlu Riset & Penelitian

    WONOGIRI – Dari pantauan Komisi B DPRD Provinsi Jateng ke Kebun Benih Palawija Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, Rabu (27/1/2021), terlihat bahwa produk pertanian yang dihasilkan belum mampu meningkatkan animo petani untuk membelinya. Penilaian itu ditegaskan oleh Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto karena sampai sekarang hampir semua Kebun Benih milik Pemprov Jateng hanya sekedar bertahan hidup.