DPRD Jateng

  • Raperda PUG untuk Hindari Kesenjangan Gender

    YOGYAKARTA – Raperda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk menghindari kesenjangan gender. Karena, selama ini masih ada kesenjangan tersebut di beberapa sektor seperti hukum, politik, pendidikan, dan kesehatan.

  • Pansus SOTK Bahas Organisasi & SDM di BRIN

    JAKARTA – Pembentukan Badan Riset & Inovasi Daerah (Brida) termasuk SDM yang ada didalamnya menjadi bahan diskusi Pansus Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOTK) dan Badan Riset & Inovasi Nasional (Brin). Dalam diskusi itu, Ketua Pansus Abdul Azis mengatakan efisiensi dan reformasi birokrasi penting dikaji dalam penyusunan raperda tersebut.

  • Libur Nataru, Jateng Harus Selalu Waspada

    GUBERNURAN – Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Mohammad Saleh menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Transportasi Libur Natal 2021 & Tahun Baru 2022 (Nataru) di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Komplek Gubernuran, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Kamis (16/12/2021).

  • DPRD Kudus Gali Informasi soal RTRW di Gedung Berlian

    GEDUNG BERLIAN – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kabupaten Kudus berdiskusi dengan Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso di Ruang Banggar Lantai 4 Gedung Berlian, Rabu (15/12/2021). Diskusi itu membahas mengenai Raperda RTRW yang kini sedang digarap pansus.

  • Belajar Penanganan Kasus di Rumah Singgah Rekso Dyah Utami DIY

    YOGYAKARTA – Panitia Kusus (Pansus) Penyelenggaraan Perlindungaan Anak DPRD Provinsi Jawa Tengah melihat kegiatan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” di Yogyakarta, Selasa (14/12/2021). Rombongan Pansus DPRD Jateng itu ingin menggali informasi guna penguatan data pada draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Ibu dan Anak. Pansus diterima Sri Maryani selaku Pelaksana P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” DIY.

  • Jateng Kaji Kendala Pengelolaan Aset di DIY

    YOGYAKARTA – Permasalahan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus menjadi sorotan Komisi A. Atas dasar hal tersebut, Komisi A bertukar informasi ke kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (14/12/2021), untuk membahas beberapa kendala yang ditemukan di Jateng.

  • Dampak UU Cipta Kerja, Perda Jateng Perlu Diinventarisir

    YOGYAKARTA – Menyikapi putusan mengenai Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng merasa perlu adanya inventaris dan langkah antisipatif terkait perda terkait. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Al Katiri, saat memimpin Diskusi Bapemperda DPRD Provinsi Jateng dan Bapemperda DPRD Provinsi DIY, Selasa (14/12/2021).

  • Diskusikan Proses Penganggaran bersama DPRD Jatim

    SURABAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Banggar DPRD Provinsi Jatim membahas proses penyusunan tahapan anggaran, Selasa (14/12/2021). Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman berharap, dengan adanya diskusi itu, Banggar DPRD Provinsi Jateng mendapat masukan mengenai pengganggaran.

  • Pemberdayaan Jadi Penguatan Isi Raperda Ormas

    SURAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jateng menggali masukan dari kabupaten/kota terkait penguatan draf Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Surakarta, Senin (13/12/2021). Dalam Acara itu turut dilakukan diskusi grup terbatas atau focus group discussion dengan dibagi menjadi empat kelompok. Anggota Bapemperda berdiskusi langsung dengan perwakilan dari Badan Kesatuan Kebangsaan Politik (Kesbangpol) dari kabupaten/kota.