anton lami suhadi

  • Komisi C & BPKA DIY Diskusi soal Pajak Daerah

    YOGYAKARTA – Komisi C DPRD Jateng terus mengebut penyusunan Raperda Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Setelah melakukan pengumpulan data ke beberapa kabupaten di Provinsi Jateng, Komisi C juga mengajak Setda Daerah Istimewa (DI.) Yogyakarta untuk mendiskusikan perihal tersebut.

  • Dua RSJD Mampu Cetak Pendapatan Positif

    SURAKARTA – Kinerja pendapatan RSJD Arif Zainudin Surakarta dan RSJD Soedjarwadi Klaten mendapat sorotan Komisi C DPRD Provinsi Jateng. Secara umum, pencapaian pendapatan kedua rumah sakit itu dinilai positif, meski masih terdapat sejumlah catatan untuk peningkatan layanan dan optimalisasi potensi pendapatan.

  • Kesiapan Wonogiri sebagai Lumbung Pangan Jateng

    WONOGIRI – Kabupaten Wonogiri terus membuktikan eksistensinya sebagai pilar utama penyangga pangan di Jateng. Hal itu menjadi fokus utama dalam kegiatan monitoring Komisi C DPRD Provinsi Jateng ke Kabupaten Wonogiri guna memastikan kesiapan daerah menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional.

  • Jamkrida Perlu Sasar Sektor Pangan

    JAKARTA – Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan PT Jamkrida Jakarta, Senin (12/1/2026) guna memperkuat strategi penjaminan daerah. Tujuannya, menyerap inovasi Jamkrida Jakarta untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jateng.

  • Disorot, Kredit Macet BPR BKK Kudus & Jepara

    KUDUS – Dalam monitoring kinerja keuangan BUMD jasa perbankan, Komisi C DPRD Provinsi Jateng melihat angka kredit macet (Non-Performing Loans/NPL) masih tinggi. Seperti di PT. BPR BKK Kudus (Perseroda), rasio NPL pada 2025 sebesar 12,89%.

  • Kinerja Rumah Sakit, Fokus Pelayanan & Tetap Perhatikan Pendapatan

    YOGYAKARTA – Tantangan ganda dalam mengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti rumah sakit (RS)—yakni mengejar pendapatan tanpa mengesampingkan fungsi pelayanan publik—menjadi sorotan Komisi C DPRD Provinsi Jateng ke Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Pada Rabu (3/12/2025), Komisi C berkunjung ke RS. Jiwa Grhasia dan RS. Paru Respirasi milik Pemprov DI. Yogyakarta.