RAPAT KERJA: Bahas Pendapatan Dinkes, RSUD/RSJD, Satpol PP, BKD, & Banhub

Tanggal -
IMG

RAPAT KERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng dalam rapat RKPD 2026 di Ruang Rapat Komisi C, Kamis (19/6/2025). (foto erpan)

GEDUNG BERLIAN – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memulai rapat Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026 di ruang rapat Komisi C, Kamis (19/6/2025). Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi C Anton Lami Suhadi itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) memaparkan rencana kerjanya.

Dalam laporannya, Kepala Dinkes Provinsi Jateng Yunita Dyah Suminar memaparkan rencana kerja 2026 yakni realisasi dan target 2025. Datanya menyebutkan, pada 2025 ini atau hingga Mei 2025 pendapatan terealisir Rp 11,33 miliar dari target 2025 sebesar Rp 29,09 miliar.

“Strategi untuk mencapai target itu seperti membuka pelayanan pemeriksaan haji, peremajaan sarpras, promosi pelayanan di medsos, dan mengembangkan balabkes menjadi labkesmas,” kata Yunita.

Menanggapinya, Anton mengakui dinkes lebih mengutamakan pelayanan dibanding fokus pada capaian pendapatannya. Ia berharap faktor pelayanan tetap diutamakan tapi tidak mengesampingkan faktor pendapatan untuk PAD.

Senada, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Siti Rosidah dan Asrar mengakui faktor pelayanan perlu terus ditingkatkan. Anggota Komisi C lainnya, Abang Baginda Muhammad Mahfuz Hasibuan, menegaskan semua masyarakat Jateng berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari setiap rumahsakit.

Kemudian dilanjutkan paparan dari Kepala Satpol PP Retno Fajar Astuti dan Kepala BKD Utami Rahajeng. Dan yang terakhir, laporan dari Kepala Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Jateng Sarido.

“Dari tiga badan ini, yg butuh perhatian serius adalah banhub. Kami berharap dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dan tetap fokus pelayanan,” harap Anton. (ariel/priyanto)

Dilihat: 26

Berita Terkait

  • Pimpinan DPRD Sepakat Tahapan Pembangunan Jadi Komitmen Eksekutif-Legislatif

    SEMARANG – Pimpinan DPRD Prov. Jateng yakni Sukirman, Ferry Wawan Cahyono dan Quatly A Alkatiri menghadiri acara “Penghargaan Pembangunan Daerah 2022”. Pada penilaian Tahap III yang diadakan di Kantor Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Kamis (7/4/2022). Pada kesempatan itu Pemprov Jateng diwakilkan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumarno dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

  • PRIME TOPIC: Pengelolaan Aset Mangkrak

    SEMARANG – Dialog bersama Parlemen Jateng kali ini mengangkat tema ‘Pengelolaan Aset Mangkrak’ di Hotel Noormans Semarang, Senin (16/3/2020). Dalam dialog itu, Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jareng Henry Wicaksono selaku pembicara utama mengatakan optimalisasi pengelolaan aset milik pemprov selama ini upayanya masih minim.

  • Dibahas, Penambahan Modal BPR BKK

    KARANGANYAR – Masalah kecukupan permodalan bagi entitas bisnis seperti perbankan, apalagi bagi Bank Perkreditan Rakyat-Bank Kredit Kecamatan (BPR BKK), bank yang melayani rakyat kecil, modal yang besar sangat penting dan strategis. Dengan modal yang kuat, tak terkecuali untuk BPR-BKK pelat merah, dapat lebih leluasa beroperasi dan menghasilkan deviden yang tinggi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan di sisi lain mampu menyalurkan kredit dengan bunga yang relatif murah kepada nasabahnya.