Harga Bawang Putih di Pasar Boja Rp 25 Ribu per Kg
KENDAL – Jelang Lebaran, Komisi B DPRD Jateng memantau harga dan persediaan kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah pasar tradisional.
Sistem Rooftop di Bali Jadi Contoh ‘Listrik Mandiri’ Jateng
DENPASAR – Pemasangan teknologi rooftop (atap) panel surya dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah-rumah. Sistem pembangkit listrik surya (PLTS) atas itu menjadi pembahasan menarik saat Bapemperda DPRD Jateng berkunjung ke Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) ESDM Bali, Selasa (21/5/2019), yang ingin memperkaya data dalam pengkajian Raperda Ketenagalistrikan.
Upah Ribuan Pekerja Sabun Colek Magelang sesuai Regulasi
MAGELANG – Komisi E DPRD Jateng kembali mengingatkan jajaran direksi perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan pegawai.
Kunjungi Pabrik Kayu Temanggung, Kesejahteraan Pekerja Bagus
TEMANGGUNG – Kesejahteraan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja menjadi perhatian kalangan dewan terutama berkaitan dengan tunjungan yang diterima.
Pantau Aset di Batang, Landasan Hukum Pengelolaan Segera Disusun
BATANG – Komisi A DPRD Jateng dalam waktu dekat akan membuat kesimpulan perihal pengelolaan aset milik pemerintah provinsi.
Harga Sembako di Mranggen Masih Stabil
DEMAK – Dewan pantau harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Mranggen, Jalan Hayam Wuruk Raya, Pondok Majapahit 2, Perbalan, Mranggen, Demak, Senin (20/5/2019).
PLLT Sarang Rembang Tak Mampu Capai Target PAD
REMBANG – Komisi C DPRD Jateng memaklumi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor lalu lintas ternak tidak bisa mencapai target, menyusul beroperasinya Tol Trans Jawa. Menurut Sekretaris Komisi C DPRD Jateng Tety Indarti kondisi seperti itu terjadi tidak hanya di Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) Tanjung Brebes, melainkan juga di PLLT Sarang Kabupaten Rembang.
Listrik Murah di Rembang Perlu Ditingkatkan
REMBANG – Anggota Komisi D DPRD Jateng Muhammad Ngainirrichadl menilai program bantuan listrik murah dan hemat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu digulirkan lagi supaya seluruh rumah di provinsi ini bisa teraliri listrik.
Dewan Kunjungi Perhutani Jatim
SURABAYA – Guna melengkapi data raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan di Jawa Tengah, Komisi B DPRD Jateng berkunjung ke Perum Perhutani Divre Jatim, Jalan Genteng Kali No 49 Surabaya, Jumat (17/5/2019).
Kunjungi Pabrik Garmen Bawen, Pembayaran BPJS Dipersoalkan
BAWEN – Persoalan kesejahteraan tenaga kerja masih menjadi perhatian utama Komisi E DPRD Jateng. Seperti saat Komisi E meninjau pabrik garmen, PT Inti Sukses Garmindo (ISG), di daerah Bawen Kabupaten Semarang pada Jumat (17/5/2019).
Dibahas, Ponpes Sewa Aset Daerah di Banyumas
BANYUMAS – Persoalan aset kembali menjadi perhatian Komisi A DPRD. Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Miftahussalam Kejawer Kabupaten Banyumas, Kamis (16/5/2019), diketahui bahwa Ponpes tersebut menyewa lahan milik Pemerintah Provinsi.
Baik, Kesejahteraan Pekerja di Pabrik Mesin Kota Tegal
PANTAU PABRIK. Komisi E DPRD Jateng saat memantau persoalan ketenagakerjaan di pabrik PT Barata Indonesia, Kamis (16/5/2019), di Kota Tegal. (foto priskilla candra cahyaningtyas)
TEGAL – Komisi E DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke pabrik mesin industri hilir PT Barata Indonesia di Kota Tegal, Kamis (16/5/2019). untuk memantau persoalan ketenagakerjaan. Saat bertemu dengan Riyadi Eri Satoto selaku Manajer Pabrik PT Barata Indonesia bersama jajarannya, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid mengatakan kesejahteraan dan keselamatan kerja sangat penting diperhatikan di setiap pabrik.
Untuk itu, Dewan berharap pihak manajemen pabrik/ perusahaan harus mampu mengutamakan hal tersebut. Karena, untuk menciptakan masyarakat Jateng yang sejahtera adil dan makmur, hal itu dimulai dari pabrik-pabrik yang ada, mengingat pekerja paling banyak berada di pabrik.
“Kami sebagai Dewan ingin memantau secara keseluruhan terkait nasib pekerja. Hak yang didapat apakah sudah terpenuhi secara finansial misalnya,” kata Politikus PKB itu.
Anggota Komisi E lainnya, Rif’an, juga mengingatkan proses pemeliharaan pekerja lembur harus diperhitungan dan dihargai karena kondisi itu sudah menguras waktu pekerja diluar jam yang semestinya mereka bekerja. Menurut dia hal tersebut cukup manusiawi untuk dipertimbangkan dan dilakukan karena saat perusahaan memberikan hak secara benar maka pekerja akan memenuhi kewajibannya dengan baik.
“Mari membicarakan terkait hak tenaga kerja saat lembur. Itu akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkannya,” ujar Legislator dari Fraksi Golkar itu.
Menanggapi Dewan itu, Eri mengatakan selama ini sudah ada tunjangan kesehatan bagi pekerja. Untuk pembayaran tunjangan itu, kata dia, rinciannya yakni sebesar 4% dari perusahaan dan 1% dari gaji karyawan yang dipotong setiap bulan. Tidak hanya tunjangan kesehatan, lanjut dia, terdapat pula Jaminan kecelakaan (0,89% dari perusahaan), Jaminan Kematian (0,3% dari perusahaan), Jaminan Hari Tua (3,7 dari Perusahaan dan 2% dari pekerja), dan Jaminan Pensiun (2% dari perusahaan dan 1% dari karyawan).
“Hal itu selalu diperhatikan perusahaan karena berdampak dengan produksi suksesnya pabrik sehingga kami harus seimbang dengan pemberian gaji dan tunjangannya. Kami bisa ditegur apabila tidak sesuai dengan prosedur pemerintah yang ada,” kata Eri. (tyas/ariel)
