BAHAS KINERJA. Komisi C DPRD Jateng saat berdialog dengan jajaran PT BKK Jateng Cabang Salatiga, Jumat (23/8/2019), membahas soal kinerja perbankan. (foto sunu andhy purwanto)
SALATIGA – Komisi C DPRD Jateng meminta PT BKK Jateng segera berbenah paska konsolidasi. Menurut Anggota Komisi C Ahmad Ridwan pembenahan itu internal maupun eksternal seperti efisiensi di berbagai sektor, pengawasan yang terus menerus hingga meningkatkan kordinasi dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) agar dapat menampung setoran pajak kendaraan bermotor.
“Setelah menjadi PT BKK Jateng, Komisi C berharap ke depan kinerjanya semakin bagus dan menghasilkan PAD yang lebih proporsional (lebih besar),” jelas Ridwan, saat memimpin kegiatan monitoring Komisi C ke PT BKK Jateng Cabang Salatiga, Jumat (23/8/2019).
Anggota Komisi C Bambang Eko Purnomo menambahkan memang hanya 27 dari 29 BKK di Jateng yang digabung menjadi PT BKK Jateng, karena berdasarkan due diligence, 2 BKK (Klaten dan Temanggung) ada kerugian sekitar 7 miliar. “Supaya PT BKK Jateng ini bisa lebih bagus operasionalnya dan tidak terbebani oleh dua BKK itu,” simpul Politikus Partai Demokrat yang akrab disapa BEP itu.
Lebih lanjut, BEP minta pengurus PT BKK Jateng segera menetapkan kantor pusatnya yang dapat dibanggakan. “Terakhir, kami minta Pak Kusnanto (Dirut PT BKK Jateng) untuk koordinasi dengan Samsat agar setoran pajak kendaraan bermotor bisa lewat BKK ini,” sarannya.
Senada, Anggota Komisi C Sarwono menambahkan BKK dulu banyak yang selalu merugi, terutama akibat pengawasan yang lemah. “Maka, ke depan pengawasan wajib ditingkatkan ya. Jangan sampai kecolongan lagi,” pinta Legislator PDI Perjuangan itu.
Bagi Anggota Komisi C Mustholih, setelah digabung dan ditambahi modal, maka PT BKK Jateng tidak boleh lagi ada fraud (salah kelola maupun penyimpangan). “Masyarakat tahunya BKK makin profesional dan uang mereka tidak hilang jika disimpan di BKK tapi malah bertambah,” tegas Politikus PAN itu.
Maria Tri Mangesti menanyakan nasib 2 BKK yang ditinggal (tidak diikutkan dalam Perseroda/ konsolidasi), bagaimana nasabahnya, uang mereka sudah dikembalikan apa belum. “Kami (Komisi C) minta laporan Biro Perekonomian karena sampai hari ini tidak ada laporan karena apa pun ada tanggungjawab Pemprov Jateng di kedua BKK tersebut,” tutur Anggota Komisi C dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Menanggapi Komisi C, Dirut PT BKK Jateng Kusnanto siap melaksanakan semua saran dan meminta dukungan Komisi C. “Kami paska konsolidasi juga menyiapkan produk-produk baru, termasuk untuk BUMDes-BUMDes di pedesaan. Juga, tekad kami untuk berkontribusi yang lebih proporsional terhadap PAD Jateng,” janjinya.
Berdasarkan laporan Manager Cabang PT BKK Jateng Salatiga Sariyati pada 2019 lalu pihaknya berhasil membukukan aset Rp 34,48 miliar (2018 Rp 40,27 miliar), dana masyarakat Rp 27,43 miliar, dan disalurkan sebagai pinjaman Rp 31,20 miliar. Biaya operasionalnya tinggi 94% (2018 sangat tinggi, 151%) dan merugi Rp 2,72 miliar. (sunu/ariel)
