Terminal Purbalingga Perlu Pembenahan

Tanggal -
7

PANTAU TERMINAL. Komisi D DPRD Provinsi Jateng meninjau terminal tipe B di Kabupaten Purbalingga, Jumat (14/10/2022). (foto mentari pagi)

PURBALINGGA –  Komisi D DPRD Provinsi Jateng meninjau terminal tipe B di Kabupaten Purbalingga, Jumat (14/10/2022). Dalam pemantauan itu, Dewan melihat masih banyak kekurangan terutama pada sarana dan prasarana seperti banyak jalan berlubang, saluran air, ruang kantor, dan ada beberapa atap yang masih bocor.

Kepada Dewan, Kepala Koordinator Terminal B Purbalingga Budi Setiawan mengatakan pembenahan terminal memerlukan anggaran sekitar Rp 500 juta, terutama perbaikan jalan yang berlubang. Ia menambahkan apabila dana/ anggaran sudah cair nantinya ditambahkan tempat/ ruang wifi dan ruang untuk ibu yang menyusui.

“Memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit di terminal ini,” kata Budi.

Menanggapi hal itu,  Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Alwin Basri mengatakan pihaknya sangat mendukung adanya penambahan seperti wifi untuk para penumpang dan ruang untuk ibu menyusui. Dengan begitu, harapannya, terminal semakin ramai karena lebih terawat.

“Diperlukan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota secara maksimal untuk mengoptimalkan fungsi terminal,” tandasnya. (mentari/ariel)

Dilihat: 73

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).