Saatnya DAS Bengawan Solo Ditata Lagi

1 solo1

CENDERA MATA : Ketua Komisi D Alwin Basri menyerahkan cendera mata kepada Kepala Satker BBWSBS Surendro.(foto: dyanasulis)

MADIUN – Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah beserta rombongan berkunjung ke Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) di Kabupaten Madiun. Dipimpin Ketua Komisi Alwin Basri pada Kamis (13/1/2022), guna pengayaan kebijakan pengelolaan sumber daya air dan penanganan banjir.

Komisi D diterima oleh Surendro Adi Wibowo selaku Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA BBWSBS untuk Solo, Madiun dan sekitarnya.

“Terkait penanganan daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo. Sungai yang mendunia di Jawa Tengah dan sampai di perbatasan Jawa Timur. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan DAS yang sangat kompleks kami sangat paham tidak akan bisa ditangani hanya lewat Dinas PSDA di Semarang saja. Bagi kami sudah saatnya DAS Bengawaan Solo ditata lagi,” tegas Alwin.

Selanjutnya, Surendro mengemukakan, wilayah kerja BBWSBS meliputi Wonogiri bagian selatan kemudian dari Sragen, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Solo, sampai ke arah utara. Tetapi, nanti juga ada di daerah Madiun, karena aliran sungai Madiun masuk ke Sungai Bengawan Solo jadi satu wilayah sungai yang terkoneksi. Panjang Sungai Bengawan Solo dari hulu sampai hilir kurang lebih ada sekitar 700 km, ditambah Madiun ada 300 km. Wilayah kerja juga termasuk cukup panjang, melintasi dua provinsi seperti ada wilayah sungai provinsi Jateng dan wilayah sungai Jatim.

Mengenai masalah penanganan banjir di wilayah Madiun jumlah kejadiannya cukup meningkat tetapi tetap terkoordinasi dan melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti provinsi, kabupaten dan kota agar tetap bisa menangani banjir dengan baik. Dan pengendalian nya dengan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan daya rusak air.

Pelaksanaannya dengan pembangunan baru, pembangunan rutin, pembangunan berkala, perbaikan khusus dan rehabilitasi. Bahkan pihak Satker BBWSBS, lanjut Surendro, telah memiliki sebuah aplikasi dinamakan “Si Bensol” kepanjangan dari Sistem Informasi Bencana Bengawan Solo. Keberadaan aplikasi yang diunduh melalui PlayStore di gawai bisa membantu masyarakat dan petani dalam menyusun pelaporan kejadian bencana banjir. Peta wilayah sungai pun tak kalah dengan memuliki aplikasi “Akisda” atau Aplikasi Kerusakan Infrastruktur SDA.

Anggota Komisi D Masfui Masduki menyoroti masalah pencemaran Sungai Bengawan Solo yang terbilang cukup parah. Pencemarannya mulai dari hulu yang berada di sekitar. Dengan demikian pencemarannya pun terbilang terpanjang di pulau Jawa itu.

Terkait masalah pencemaran, pihak Satker BBWSBS, kata Surendro tidak memiliki kewenangan. Namun demikian bila daerah perlu ada penindakan, pihaknya bersedia untuk membantu.(dyana/anif)

Info Lainnya

  • Sekolah Vokasi Pertanian Harus Ikuti Kebutuhan Industri

    BANJARNEGARA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian pada penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP) Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Saat mengunjungi balai milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng itu, Selasa (21/7/2026), Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti menegaskan pelatihan harus terus diperbarui agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan sektor pertanian modern.

  • Koridor Baru Aglomerasi Trans Jateng Siap Layani Rute Gelangmanggung

    MUNGKID – Koridor baru Aglomerasi Trans Jateng untuk wilayah Gelangmanggung (Magelang–Temanggung) rencananya melayani rute Terminal Maron (Temanggung)–Terminal Tidar (Kota Magelang)–Terminal Borobudur (Kabupaten Magelang) pulang-pergi. Layanan itu dioperasikan mulai Agustus 2027 menggunakan 14 armada bus medium.

  • Komisi C Pantau Kinerja Bank Jateng Cabang Karanganyar & Sukoharjo

    KARANGANYAR – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyoroti kinerja Bank Jateng di tingkat kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin menegaskan, sebagai penyumbang sekitar 90% pendapatan BUMD bagi daerah, Bank Jateng harus menunjukkan kinerja yang sehat dan terus meningkat.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…