Saatnya DAS Bengawan Solo Ditata Lagi

1 solo1

CENDERA MATA : Ketua Komisi D Alwin Basri menyerahkan cendera mata kepada Kepala Satker BBWSBS Surendro.(foto: dyanasulis)

MADIUN – Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah beserta rombongan berkunjung ke Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) di Kabupaten Madiun. Dipimpin Ketua Komisi Alwin Basri pada Kamis (13/1/2022), guna pengayaan kebijakan pengelolaan sumber daya air dan penanganan banjir.

Komisi D diterima oleh Surendro Adi Wibowo selaku Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA BBWSBS untuk Solo, Madiun dan sekitarnya.

“Terkait penanganan daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo. Sungai yang mendunia di Jawa Tengah dan sampai di perbatasan Jawa Timur. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan DAS yang sangat kompleks kami sangat paham tidak akan bisa ditangani hanya lewat Dinas PSDA di Semarang saja. Bagi kami sudah saatnya DAS Bengawaan Solo ditata lagi,” tegas Alwin.

Selanjutnya, Surendro mengemukakan, wilayah kerja BBWSBS meliputi Wonogiri bagian selatan kemudian dari Sragen, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Solo, sampai ke arah utara. Tetapi, nanti juga ada di daerah Madiun, karena aliran sungai Madiun masuk ke Sungai Bengawan Solo jadi satu wilayah sungai yang terkoneksi. Panjang Sungai Bengawan Solo dari hulu sampai hilir kurang lebih ada sekitar 700 km, ditambah Madiun ada 300 km. Wilayah kerja juga termasuk cukup panjang, melintasi dua provinsi seperti ada wilayah sungai provinsi Jateng dan wilayah sungai Jatim.

Mengenai masalah penanganan banjir di wilayah Madiun jumlah kejadiannya cukup meningkat tetapi tetap terkoordinasi dan melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti provinsi, kabupaten dan kota agar tetap bisa menangani banjir dengan baik. Dan pengendalian nya dengan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan daya rusak air.

Pelaksanaannya dengan pembangunan baru, pembangunan rutin, pembangunan berkala, perbaikan khusus dan rehabilitasi. Bahkan pihak Satker BBWSBS, lanjut Surendro, telah memiliki sebuah aplikasi dinamakan “Si Bensol” kepanjangan dari Sistem Informasi Bencana Bengawan Solo. Keberadaan aplikasi yang diunduh melalui PlayStore di gawai bisa membantu masyarakat dan petani dalam menyusun pelaporan kejadian bencana banjir. Peta wilayah sungai pun tak kalah dengan memuliki aplikasi “Akisda” atau Aplikasi Kerusakan Infrastruktur SDA.

Anggota Komisi D Masfui Masduki menyoroti masalah pencemaran Sungai Bengawan Solo yang terbilang cukup parah. Pencemarannya mulai dari hulu yang berada di sekitar. Dengan demikian pencemarannya pun terbilang terpanjang di pulau Jawa itu.

Terkait masalah pencemaran, pihak Satker BBWSBS, kata Surendro tidak memiliki kewenangan. Namun demikian bila daerah perlu ada penindakan, pihaknya bersedia untuk membantu.(dyana/anif)

Info Lainnya

  • Local Wisdom dalam Proses Seleksi KIP

    YOGYAKARTA – Menghadapi seleksi Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng, Komisi A DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Dinas Komunikasi & Informasi (Diskominfo) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Rabu (9/9/2026). Lawatan itu sebagai upaya untuk ngangsu kawruh terkait tahapan seleksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, mengingat besarnya animo masyarakat yang ingin mengikuti seleksi

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C