Quatly Pasang Hotspot Pendidikan di Dapil 7

Tanggal -
IMG

Quatly Abdul Kadir Al Katiri. (foto azam hanif adin)

SURAKARTA – Menjawab kegaduhan di dunia pendidikan saat ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdul Kadir Al Katiri mendirikan beberapa titik wifi (hotspot) gratis di daerah pemilihan (Dapil) 7 yakni Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan Klaten. Hal tersebut dilakukan mengingat banyaknya keluhan orangtua murid mengenai akses internet.

“Tidak sedikit yang mengeluhkan kepada kami, kalau untuk pembelajaran jarak jauh perlu angaran lebih. Cepat sekali paket internetnya habis, belum lagi penggunaan yang terbatas. Semoga dengan adanya wifi gratis untuk pendidikan ini bisa bermanfaat,” harap Legislator PKS itu.

Ia mengaku ‘trenyuh’ dengan keluhan dari beberapa tetangga yang meminta izin untuk mengakses wifi rumah. Mereka melakukannya untuk menghemat penggunaan paket internet.

“Lumayan katanya, uang yang biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup harus terpangkas. Hampir semuanya, belum lagi kalau ternyata anaknya tidak hanya mengakses kebutuhan pembelajaran, wajar jadi berlipat,” terangnya.

Dalam hal ini, ia memiliki beberapa catatan terkait pendidikan jarak jauh, selain menghabiskan biaya juga menimbulkan permasalahan lain. Menurut dia anak tidak bisa fokus belajar dan orang tua juga tidak bisa fokus. Beberapa orang tua, bahkan, mengkhawatirkan anak yang lebih sering menggunakan gawai untuk hal lainnya.

“Nah, untuk wifi ini, kami bekerjasama dengan tokoh masyarakat untuk membatasi penggunaannya. Kebetulan juga kemarin saat paripurna Ketua DPRD Provinsi Jateng juga menginstruksikan untuk membantu perihal wifi tersebut,” jelasnya. (cahyo/ariel)

Dilihat: 73

Info Lainnya

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.

  • Sekolah Vokasi Pertanian Harus Ikuti Kebutuhan Industri

    BANJARNEGARA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian pada penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP) Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Saat mengunjungi balai milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng itu, Selasa (21/7/2026), Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti menegaskan pelatihan harus terus diperbarui agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan sektor pertanian modern.

  • Komisi C Pantau Kinerja Bank Jateng Cabang Karanganyar & Sukoharjo

    KARANGANYAR – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyoroti kinerja Bank Jateng di tingkat kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin menegaskan, sebagai penyumbang sekitar 90% pendapatan BUMD bagi daerah, Bank Jateng harus menunjukkan kinerja yang sehat dan terus meningkat.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.