Penerima Program RTLH di Dukuhturi Turut Disokong Warga Sekitar

Tanggal -
Rtlh3

PENERIMA BANTUAN : Wakil Ketua Komisi D Arifin Mustofa bersama anggota saat melihat hasil program renovasi RTLH di Desa Dukuhturi, Kabupaten Tegal.(foto: teguh prasetyo)

SLAWI – Komisi D DPRD Jateng melakukan pemantauan pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Desa Dukuhturi, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Rabu (3/7/2024). Rombongan disambut dengan hangat oleh warga penerima bantuan, saat mengunjungi rumah yang sudah berdiri kokoh itu. 

Anggota Komisi D Masfui Masduki didampingi oleh kepala desa menyampaikan, di Desa Dukuhturi pada 2023 mendapat satu bantuan renovasi RTLH.  Bantuan sudah diterima dan telah digunakan untuk merenovasi rumah. Dari pemerintah provinsi mendapatkan bantuan senilai Rp 20 juta, kemudian ditambah dari tabungan serta bantuan sekitar akhirnya terbangun rumah senilai Rp 50 juta.

“Dari bantuan Rp 20 juta ternyata yang ketempatan menyubsidi Rp 30 juta. Jadi ini luar biasa partisipasi masyarakat terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” ungkap anggota Fraksi Partai Golkar tersebut.

Masfui menambahkan, pengerjaan rumahnya dinilai bagus dan sangat layak. Ditambah lokasi rumah yang berdekatan dengan masjid, sehingga sangat mendukung dalam memberikan keindahan bagi lingkungan. Dia berupaya agar ke depan ada tambahan bantuan RTLH di Desa Dukuhturi, agar lebih banyak masyarakat membutuhkan yang menerima manfaat.  “Mudah-mudahan ke depan desa mendapatkan bantuan lagi di beberapa titik lagi. Dan saya sebagai wakil rakyat tahun ini hanya bisa mengupayakan satu lokasi. Ke depan Insya Allah akan mengupayakan yang lumayan banyak sehingga lebih bermanfaat untuk masyarakat,” tandasnya.(teguh/priyanto)

Dilihat: 2

Berita Terkait

  • DPRD Jateng Sampaikan Aspirasi Geram ke Pusat

    GEDUNG BERLIAN – Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gerbang Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Rabu (7/10/2020) pukul 12.10 WIB. Dalam aksinya, mereka membawa spanduk dan Poster yang bertuliskan ‘Batalkan Omnibus Law’, ‘Semua Klaster Bukan Hanya Ketenagakerjaan’, ‘Tolak PHK Massal’, ‘Buruh Bukan Tumbal Krisis’, dan FSPIP Tolak Omnibus Law Ciker’.

  • Sukoharjo Apresiasi Raperda Dana Cadangan Pilgub 2024

    SUKOHARJO – Anggaran yang besar dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur atau Pilgub Jateng pada 2024 perlu secara dini dipersiapkan. Mulai saat ini perlu ada dana cadangan atau dana yang disisihkan dari setiap satu tahun anggaran. Payung hukum dalam hal ini sebuah peraturan daerah (perda) dibutuhkan sebagai dasar dalam proses penganggaran.

  • Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Napza Kewajiban Bersama

    JAKARTA – Komisi E DPRD Jateng, Jumat (28/2/2020), mengunjungi Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (BRSKPN) di Bilangan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Rombongan diterima oleh Muhamad Nur Soleh dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial dan jajarannya.

  • Kemiskinan & Pengangguran Terbuka Jadi Isu Strategis Perubahan RPJMD 2018-2023

    SEMARANG – Masalah kemiskinan, pendidikan dan pengangguran terbuka menjadi isu stategis pada 2022. Permasalahan tersebut menjadi catatan DPRD yang patut dicarikan solusi. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto saat memberi tanggapan dan masukan pada acara Musrenbang Perubahan RPJMD 2018-2023 dan RKPD 2022 di Grhadika Bakti Praja, Rabu (14/4/2021)

  • Petani Keluhkan Permainan Harga Hasil Panen

    GEDUNG BERLIAN – Hingga kini, para petani masih mengeluhkan persoalan permainan harga hasil panen. Pasalnya, petani menilai biaya tanam yang tinggi dan hasil panen yang didapatkan terlalu rendah sehingga membuat petani merugi.

  • Penanganan Konflik Sosial Perlu Regulasi Komprehensif

    SURABAYA – Penyusunan Raperda Penanganan Konflik Sosial memasuki pembuatan draf naskah akademik. Komisi A sebagai inisiator raperda itu, Rabu 5/4/2023), berkunjung ke Kantor Pemprov Jawa Timur guna mendapatkan data dan informasi mengenai penanganan konflik sosial. Pada kunjungan itu Komisi A diterima Benni Sampirwanto menjabat Asisten I Setdaprov Jatim.