Pansus X Bertekad Hasilkan Rekomendasi yang Strategis

SAVE 20240506

SOAL LKPj. Pansus berkonsultasi ke Kemendagri, Jakarta, Senin (29/4/2024), membahas soal LKPj Gubernur. (foto maarif)

JAKARTA – Pansus X DPRD Provinsi Jateng melakukan konsultasi ke Direktorat Penataan Daerah Khusus & Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2023, Senin (29/4/2024). Ketua Pansus X Agung Budi Margono menjelaskan konsultasi bertujuan supaya DPRD dapat menghasilkan rekomendasi yang strategis untuk pembangunan Jateng ke depan.

Rekomendasi dari DPRD itu bersifat evaluasi terhadap program yang sudah dilakukan gubernur (pemerintah daerah) selama satu tahun anggaran. Dalam konsultasi tersebut, ada beberapa masukan dan penjelasan terkait pembahasan dan penyempurnaan LKPj Gubernur.

“Banyak hal masukan yang kami peroleh agar kualitas laporan rekomendasi pansus ini membantu capaian kinerja pemerintah daerah,” kata Agung BM.

Beberapa hal menjadi masukan penting untuk penyempurnaan proses rekomendasi dan evaluasi dari DPRD dalam LKPJ Gubernur 2023.
Kemudian, hasil catatan rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Provinsi Jateng supaya ditindaklanjuti karena menjadi tugas sebagai wakil pemerintahan pada setiap tahun penganggarannya.

Selain itu, lanjut Agung BM, proses peng-upload-annya format laporan harus sesuai dan dengan format yang tepat. “Karena hal tersebut merupakan salah satu indikator bahwa kinerja pemerintah berjalan sesuai amanat rekomendasi dari DPRD,” tutupnya. (amin/priyanto)

Berita Terkait

  • Potensial, Pemilih Pemula di Wonosobo

    WONOSOBO – Tingkat partisipasi pemilih pemula menjadi acuan khusus peningkatan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai bentuk pendidikan demokrasi. Untuk itu, semua jajaran KPU harus mempersiapkan tahapan pemilu berjalan dengan baik termasuk sosialisasi ke semua lapisan masyarakat.

  • Eks Karesidenan Semarang Masih Jadi Barometer

    KENDAL – Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se-eks karesidenan Semarang, Jumat (16/3/2018) dipusatkan di Kendal. Pejabat (Pj) Gubernur Heru Sudjatmoko bersama Wakil Ketua DPRD Ahmadi mengikuti kegiatan tersebut. Jajaran bupati / wali kota, OPD beserta jajarannya wajib hadir dalam kegiatan perencanaan pembangunan tersebut yang hasilnya akan dituangkan pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2019.

  • Pembayaran Pajak Perlu Semakin Dipermudah

    SALATIGA – Untuk terus meningkatkan perolehan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB), DPRD mendorong setiap Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) berkreasi dan inovatif dalam upaya memudahkan pembayaran pajak. Demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto, saat live talkshow di Radio Elisa 103.9 FM Kota Salatiga dengan tema ‘Sosialisasi Kepatuhan Kendaraan bersama DPRD Provinsi Jateng’, Jumat (12/3/2021).

  • Samsat Wonogiri Perlu Terus Tingkatkan Layanan Publik

    WONOGIRI – Dalam kegiatan monitoring ke Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD/ Samsat) Kabupaten Wonogiri, Kamis (23/10/2025), Komisi C DPRD Provinsi menilai kinerja samsat masih perlu ditingkatkan. Terutama, pencapaian dalam penerimaan pajak daerah seperti PKB, BBNKB, PAP, Retribusi Daerah, dan Pajak Alat Berat.