Paket Stimulus Bantu UMKM saat Pandemi Covid-19

1 aradio3

DIALOG RADIO : Anggota Komisi C DPRD Jateng Padmasari Mestikajati menjadi narasumber dalam dialog radio.(foto : setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM) sangat terpukul dengan adanya pandemi Covid-19. Ada sedikit yang bertahan namun tidak banyak pula yang gulung tikar. Dengan kondisi tersebut, peran pemerintah daerah harus dioptimalkan untuk bisa menyelamatkan usaha kecil mikro.

Anggota Komisi C Padmasari Mestikajati (kanan)

Hal ini ditegaskan anggota Komisi C DPRD Jateng Padmasari Mestikajati saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif yang disiarkan langsung Thomson FM & Kiss FM dengan tajuk “Alokasi Anggaran Untuk Selamatkan UMKM Pada Masa Pandemi” di ruang rapat lantai 4, Gedung Berlian, Kamis (9/07/2020).

Dijelaskannya, Pemprov Jateng terus berupaya menyelamatkan geliat UMKM yang makin meredup. Perlu ada paket stimulus bantuan yang sudah dianggarkan dalam bentuk bantuan bagi yang terdampak covid-19.

Dia juga menyebut banyak UMKM yang harus berhenti produksi dari mulai pengurangan tenaga sampai kehilangan aset modal penggerak. Karena itu saat refocusing anggaran penanganan Covid-19, salah satu yang disiapkan adalah membantu UMKM yang terdampak.

“Belakangan sebelum dampak Covid-19 menyebar UMKM mulai menunjukkan sektor pendapatan yang cukup menjanjikan terutama yang merambah ekspor ke luar negeri. Refocusing anggaran beberapa waktu lalu, banyak anggaran teralihkan untuk menangani pandemi, mulai dari program stimulus bagi tenaga kesehatan sampai bantuan sosial bagi warga yang terdampak. Tentunya, UMKM juga mendapatkan perhatian khusus, terutama bagi yang terdampak sampai produksinya berhenti total, dengan anggaran Rp 52 miliar bertujuan membantu UMKM binaan dinas-dinas terkait,” terang Padma.

Menanggapi host Dialog Interaktif, Riri Novita apakah semua UMKM yang ada di Jateng dapat tercover secara keseluruhan mengingat pembatasan sosial hampir memakan waktu lebih tiga bulan memaksa banyak sektor industri rumahan gulung tikar.

Menjawab, Padmasari menuturkan bahwa alokasi dana bantuan anggaran yang sudah dikeluarkan dan disebarkan beberapa waktu lalu menarget sektor UMKM yang terdampak terlebih lagi di pertanian dan peternakan. Pendataan dan peruntukan bagi yang mendapatkan program stimulus dikoordinasikan dengan kab/kota dan yang terdaftar sebagai UMKM binaan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pariwisata.

Legislatif selain punya peran dalam penganggaran, mereka yang berasal dari dapil masing-masing juga turut mempromosikan produk unggulan daerah lewat media sosial yang penyebarannya begitu masif.

“Tidak semua UMKM dapat tercover dengan baik, bukan berarti alokasi anggaran stimulus tidak mencukupi melainkan pendataan yang dilakukan belum maksimal karena jumlahnya ribuan yang tersebar di kabupaten kota. Di sisi lain, UMKM yang terdampak dirasakan adalah di sektor pertanian dan peternakan yang menyokong kebutuhan pokok. Sektor lain seperti industri garmen dan kerajinan, beberapa mendapatkan bantuan stimulan bagi yang terdaftar binaan dinas terkait,” jelasnya.

Padma juga menekankan stimulan juga diberikan bagi sektor industri rumahan yang memproduksi alat kebutuhan penanganan Covid-19 seperti masker kain, face shield dan alat pelindung diri (APD) yang terverifikasi keamanannya.

“Kami yang duduk di kursi legislatif, juga punya peran membantu mempromosikan produk unggulan daerah lewat peran media sosial,” tambah legislator Fraksi Golkar tersebut.(tyo/priyanto)

Berita Terkait

  • Vaksinasi Wajib Sasar Semua Kalangan Masyarakat

    BANJARNEGARA – Semua elemen masyarakat harus mendapatkan vaksinasi. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono saat menjadi narasumber dalam dialog radio yang disiarkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kabupaten Banjarnegara, Jumat (19/2/2021). Dalam acara itu turut menjadi narasumber lain anggota DPRD Saeful Hadi, Tri Mulyantoro, dan Moch Ichwan.

  • Dipantau, Pilar Batas Jateng dan Jatim

    MAGETAN – Pengelolaan pilar batas daerah menjadi concern Komisi A DPRD Provinsi Jateng untuk mempertegas sekaligus menghindari permasalahan yang terkait kewenangan dan pemeliharaan aset. Seperti saat Komisi A memantau lokasi pilar batas di Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri yang berbatasan dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jatim, Selasa (25/2/2020).

  • Bahas Regulasi ‘Smart Province’, Dewan Studi Banding ke Jabar

    BANDUNG – Cepatnya perkembangan teknologi saat ini menuntut pemerintah daerah harus semakin cepat dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, Komisi A DPRD Jateng melakukan studi banding ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jabar, Selasa (2/7/2019), membahas soal Provinsi Cerdas, Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.