Diapresiasi, Keberhasilan Kampung KB Desa Mertasinga

WhatsApp Image 2020 12 22 at 17.19.34

BERI PAPARAN : Komisi E menyimak paparan Pemkab Cirebon mengenai program Kampung KB Jenawi di Desa Mertasinga.(foto: rvan ramayudha)

CIREBON โ€“ Keberhasilan Kampung KB Jenawi di Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon memantik perhatian Komisi E DPRD Jawa Tegah. Di kampung tersebut, program keluarga berencana (KB) berhasil dilakukan selama lima tahun sejak 2015.

Ketua Komisi E Abdul Hamid mengemukakan, keberhasilan Kampung Jenawi patut dicontoh oleh Jawa Tengah terlebih di desa-desa yang memiliki kampung KB. Kampung KB merupakan program nasional, bahkan beberapa desa di Jateng telah maju ke tingkat nasional.

“Sengaja kami hadir ke sini selain untuk mendapatkan data dan informasi terkait perkembangan Kampung KB di Kabupaten Cirebon, juga bisa menjadi ilmu untuk bisa diterapkan di Jateng,” ungkap dia, Selasa (22/12/2020). Dalam kesempatan itu, rombongan wakil rakyat selain diterima tokoh masyarakat desa setempat juga langsung diterima Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlundungan Anak PPKBP3A Kabupaten Cirebon Drs.Iyan Ediyana, MM, MSi.

Dalam pertemuan tersebut anggota Komisi E Tazkhiatul Muthmainah menanyakan soal data perbandingan angka keberhasilan KB dari jumlah penduduk yang tercatat ribuan kepala Keluarga dari sebelum 2016 sampai dengan 2020. Serta mengenai angka keikutsertaan dalam program KB IUD juga rendah. Selanjutnya adakah ibu rumah tangga yang tidak ikut KB tetap melahirkan jika seperti itu program apa yang akan di miliki untuk menangani persoalan tersebut.

Anggota Komisi E Sumarsono mempertanyakan peserta vasektomi masih kosong dan sejauh mana daya dorong untuk menjadi kampung berkualitas. Selain itu mengenai peran pemerintah terkait dukungan anggaran untuk kegiatan operasional seperti bina keluarga balita, bina keluarga remaja bina keluarga lanjut usia.

Menjawab hal tersebut, Iyan Ediyana menjelaskan untuk data pembanding dari tahun 2015-2020 mengenai tingkat keberhasilan KB telah memiliki rumah data. Untuk persoalan kenapa lebih banyak yang ikut program KB suntik dibandingkan dengan alat kontrasepsi jangka panjang, lanjut dia, dikarenakan masyarakat Desa Mertasinga masih percaya dengan adanya rumor yang menjadikan orang memakai kontrasepsi bisa menjadi mandul.

Untuk dukungan operasional kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lanjut usia belum ada di Dana Desa, secara data ada 108 Kampung KB yang tercatat yang ada di Kabupaten Cirebon.

“Kabupaten Cirebon memiliki rencana strategis sampai 2024 akan membangun 40 Kampung KB yang mandiri. Setiap tahunnya membuat 10 Kampung KB,” ucapnya.(ervan/priyanto)

Info Lainnya

  • Pentingnya Semangat Relawan dalam Kegiatan ‘Jogo Kali’

    KARANGANYAR – Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto mengumpulkan seluruh sukarelawan Jogo Kali Karangayar dalam kegiatan rapat koordinasi tindak lanjut usai penanaman pohon, baru-baru ini. Pada kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa merawat dan menjaga tanaman yang telah ditanam adalah tugas utama dari sukarelawan Jogo Kali

  • DPRD Jateng Terima Kritik Mahasiswa atas Program Pemerintah

    GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng menyatakan siap mengawal aspirasi sekitar 300 mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) yang menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (24/8/2026). Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi bertajuk ‘Seruan Aksi Diponegoro Melawan’ yang berlangsung dengan orasi dan dialog antara mahasiswa dan wakil rakyat

  • PEPARPEDA 2026: Ajang bagi Atlet Muda Paralimpik

    BUKA PARALIMPIK. Peparpeda Jateng 2026 resmi dibuka di Kota Surakarta, Jumat (21/8/2026). (foto teguh prasetyo) SURAKARTA โ€” Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) Jateng 2026 resmi dibuka di Kota Surakarta, Jumat (21/8/2026) malam. Ajang itu menjadi ruang bagi atlet-atlet muda paralimpik…

  • Raperda Standarisasi Jalan Butuh Rekomtek dari Kemen PU

    JAKARTA – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendatangi Ditjen Bina Marga Kemen PU, Rabu (19/8/2026). Kedatangan dewan terkait rekomendasi teknik draft Raperda tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi sebagai syarat mengajukan fasilitasi kepada Direktur Produk Hukum Daerah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri