Komisi D Perjuangkan Kenaikan Indeks Bantuan RTLH

Tanggal -
1

GELAR PERTEMUAN : Jajaran Komisi D melakukan pertemuan dengan warga baik yang dilakukan di Sukoharjo dan Karanganyar.(foto: rahmat yw)

SUKOHARJO – Komisi D tengah mengupayakan kenaikan indeks bantuan untuk rumah tidak layak huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah menjadi Rp 17 juta pada 2022. Kenaikan itu akan dibahas dalam mekanisme rapat Badan Anggaran bersama mitra kerja komisi.

Nilai bantuan saat ini besarannya adalah Rp 12 juta per rumah setelah mengalami kenaikan dari besaran semula Rp 10 juta yang dinilai masih sangat kurang untuk membangun rumah secara layak.

Informasi itu disampaikan Sekretaris Komisi D Chamim Irfani di sela pertemuan di Balai Desa Jangglengan, Kecamatan Nguter, Sukoharjo. Selama dua hari, Komisi D melkukan kunjungan kerja monitoring pelaksanaan bantuan RTLH di Karanganyar dan Sukoharjo, Senin-Selasa (11-12/10).

“Kami minta doa restunya, Insya Allah pada Jumat hingga Sabtu (15-16/10) kami akan mendiskusikan RTLH bersama Banggar untuk kita naikkan indeksnya jadi Rp 17 juta, karena kalau sepuluh atau dua belas juta rupiah masih kurang rasanya,” pinta legislator PKB yang diamini oleh kepala desa beserta warga dan pendamping dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Prov Jateng.

Komisi D mendorong pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk segera mempercepat realisasi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Program tersebut sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak. Pada 2021 ini dari jumlah 11.292 RTLH baru terealisasi 5.676 unit atau menyisakan 5.616 rumah yang tersebar di 29 kabupaten.(rahmat/priyanto)

Dilihat: 73

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Program ‘Revola Jateng Optimis’

    BANJARNEGARA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Setya Ari Nugroho mendukung Program Revolusi Lahan atau ‘Revola Jateng Optimis,’ yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut dia program yang bertujuan menghidupkan sejumlah lahan tidur yang sudah bertahun-tahun menjadi kembali produktif merupakan langkah tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat

  • Dipantau, Revitalisasi Jembatan Dengkeng Klaten

    KLATEN – Perbaikan Jembatan Dengkeng di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten penting untuk menjaga konektivitas dan kelancaran mobilitas masyarakat di jalur Karangwuni hingga batas Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Infrastruktur yang menjadi penghubung antarwilayah tersebut kini mulai direvitalisasi dengan pembangunan jembatan baru

  • Komisi E Pantau Kualitas Belajar Mengajar di SMA 1 Kedungwuni

    KAJEN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyoroti kualitas proses belajar mengajar sekaligus memastikan lingkungan sekolah tetap aman bagi peserta didik. Hal itu menjadi fokus Komisi E ke SMA Negeri 1 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Senin (10/8/2026), untuk menggali masukan, data, dan informasi pendidikan di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII

  • Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jateng Perlu Regulasi Lebih Tegas

    SUKOHARJO – Tingginya mobilitas masyarakat, meningkatnya beban angkutan logistik, dan kebutuhan menjaga kualitas ribuan kilometer jalan provinsi menjadi alasan Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong lahirnya regulasi baru tentang penyelenggaraan jalan. Aturan itu dinilai penting untuk memastikan pengelolaan jalan lebih terarah, berkelanjutan, sekaligus memperjelas kewenangan antarinstansi