Komisi B Sambut Baik Usulan KNTI & FITRA

20220829173509 IMG

TERIMA ASPIRASI: Jajaran Komisi B menerima KNTI dan FITRA Jateng terkait penyampaian aspirasi untuk nelayan.(foto: setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Belasan orang terdiri dari nelayan dan aktivis yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) bersama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) wilayah Jateng mendatangi Kantor Gedung Berlian, DPRD Jateng Semarang, Senin (29/08/2022).

Kedatangan mereka tersebut menyampaikan aspirasi terkait agenda Komisi B tengah menyusun Raperda tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah yang diharapkan bisa memberi manfaat besar bagi para nelayan, petani dan peternak bisa memasarkan produknya secara luas. Usulan yang diberikan di  antaranya adalah pengadaan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBBN) terdekat dengan kampung nelayan dan peningkatan program kartu nelayan agar bisa mendapatkan subsidi kesejahteraan yang semestinya. 

Sekretaris Komisi B Ngainirrichadl menyambut baik terkait usulan KNTI dan FITRA. Menurut legislator PPP itu usulan dan aspirasi dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyusunan raperda, karena bisa membantu beberapa poin yang mendukung kesejahteraan para nelayan.

“Akan menjadi catatan khusus bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan raperda agar nantinya bisa memberi manfaat secara luas. Adapun usulan mengenai pembangunan stasiun bahan bakar kapal terdekat dengan kampung nelayan akan menjadi catatan khusus, agar pemerataan bahan bakar kapal nelayan tradisional bisa dinikmati secara luas,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi B, Sri Maryuni lebih mengharapkan dengan adanya usulan aspirasi Raperda tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah sangat bisa membantu masyarakat pelaku kegiatan ekonomi tersebut bisa lebih sejahtera.

“Dalam penyusunan raperda ini, sangat perlu adanya beragam usulan dari para pelaku kegiatan ekonomi tersebut bisa mendorong produktivitas dan kreativitas mereka. Terlebih banyak potensi besar tersimpan di bidang pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro kecil menengah perlu digali lebih luas dan mendorong peningkatan pendapatan daerah,” tambah politikus asal PAN itu.

Perwakilan FITRA Jateng Mayadina menyampaikan usulan terkait reperda tersebut agar masyarakat pelaku ekonomi pertanian, perikanan, dan UMKM produk mereka bisa dikenal masyarakat lewat pemasaran yang masif.

“Usulan mulai dari pengadaan pos pengisian bahan bakar, akses kartu elektronik nelayan, sampai perizinan kapal dengan harapan bisa mendorong masyarakat nelayan bisa lebih sejahtera karena potensi hasil laut yang besar namun beberbenturan sebagai penyumbang garis kemiskinan yang cukup tinggi,” terang dia.(tyo/priyanto)

Berita Terkait

  • Perlunya Standar ‘Wisata Halal’ di Jateng

    SURAKARTA – Komisi B DPRD Provinsi Jateng mengajak seluruh pihak penyelenggaraa wisata untuk mempersiapkan standar ‘Wisata Halal.’ Ketua Komisi B, Sri Hartini, menjelaskan untuk menuju Jateng Wisata Halal 2027 butuh peran dari seluruh masyarakat.

  • Pilkada Serentak Dituntut Aman, Damai, dan Gembira

    YOGYAKARTA – Ketua DPRD Jateng diwakili oleh Anggota DPRD Jateng Saeful Hadi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 Wilayah Jawa di Kasultanan Ballroom Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Rabu (21/8/2024). Rakor yang diselenggarakan oleh  Kementerian  Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Kemenkopolhukam) dipimpin langsung Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.

  • RAPAT PARIPURNA VIRTUAL: Penetapan Raperda Perubahan APBD Jateng 2020

    GEDUNG BERLIAN – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama Wakil Ketua DPRD Sukirman membuka rapat paripurna secara virtual, Jumat (11/9/2020), dengan agenda Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Jateng tentang Persetujuan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Sebelum ditetapkan, Bambang meminta Sekretaris DPRD (Sekwan) Urip Sihabudin membacakan Rekomendasi Badan Anggaran (Banggar).

  • Hidupkan Call Center, Jawab dengan Jelas & Tuntas

    SEMARANG – Gubernur Ganjar Pranowo meminta kepada bupati/wali kota untuk segera menghidupkan call center supaya bisa memberikan jawaban dari pertanyaan masyarakat seputar kebijakan PPKM, mulai dari masalah pengadaan oksigen, vaksinasi, bantuan langsung tunai maupun bantuan sosial lain.