BERITA KOMISI A

GEDUNG BERLIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng telah menetapkan alat kelengkapan dewan (AKD). Keanggotaan Komisi A, B, C, D, dan E telah terbentuk mulai dari pimpinan sampai anggota. Berikut susunannya :

KENDAL – SMKN 2 Kabupaten Kendal saat ini masih menghadapi kendala dalam pembangunan business center. Pasalnya, pembangunannya menjadi terhambat karena aset berupa tanah itu masih bermasalaha dalam hal status kepemilikannya.

BATAM – Komisi A DPRD Jateng melihat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mempunyai peran vital dalam mengawasi isi setiap informasi atau berita yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Hal itu dimaksud sebagai penyaring atau filter muatan yang kadang kala memuat isu radikalisme terlebih lagi jika daerah tersebut berbatasan langsung dengan luar negeri.

YOGYAKARTA – Kalangan DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional 1 di Yogyakarta. Kunjungan itu dilakukan untuk mencari data informasi terkait persiapan pelaksanaan perekrutan CPNS yang akan diselenggarakan Oktober 2019.

SALATIGA – Pengelolaan barang/aset milik negara atau daerah masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah. Setelah melakukan beberapa pantauan kedaerah, Komisi A masih menemukan permasalahan dalam pengelolaan barang milik negara.

SLAWI – Persoalan sengketa tanah antara SMAN 1 Slawi Kabupaten Tegal dan TNI AD menjadi perhatian Komisi A DPRD Jateng ketika berkunjung ke lokasi. Dalam hal ini, Dewan menghimbau masyarakat, guru, dan siswa tidak perlu mengkhawatirkan mengenai status aset tanah sekolah tersebut, yang belakangan diketahui milik TNI AD.

JAKARTA – Komisi A DPRD Jateng kembali melakukan konsultasi ke Kemendagri, Senin (5/8/2019), untuk menyelesaikan Raperda Kerjasama Daerah. Saat berada di Kantor Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri, Komisi A mendapat banyak masukan dalam penyusunan raperda tersebut.

BOYOLALI – Pemberlakukan UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah membawa implikasi pada turunan aturan dibawahnya dalam hal ini peraturan daerah (perda).

PEMALANG – Untuk memperkaya data dalam penyusunan Raperda Kerjasama Daerah, Komisi A berkunjung ke Pemkab Pemalang, Selasa (30/7/2019). Saat bertemu dengan Bupati Pemalang Junaidi di Pendopo Kabupaten, disebutkan bahwa Pemalang selama ini kerap melaksanakan kerjasama daerah untuk mendukung perkembangan daerah.

PALEMBANG – Raperda Kerjasama Daerah merupakan salah satu upaya dalam peningkatan percepatan pembangunan. Dengan adanya payung hukum itu nantinya, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dan asing untuk merancang pembangunan bisa berkelanjutan.

BAHAS KERJASAMA. Komisi A DPRD Jateng saat berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/7/2019), membahas soal kerjasama antar daerah dan luar negeri. (foto dewi sekarcantik) JAKARTA – DKI Jakarta merupakan provinsi paling berhasil dalam kegiatan kerjasama daerah, baik kerjasama…

JAKARTA – Fokus Komisi A sekarang ini adalah mengevaluasi APBD dan penataan aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi. Karena beberapa saat yang lalu telah dibahas mengenai anggaran APBD tahun 2018. Pada tahapan perencanaan APBD 2020.