Komisi A Fokus Pendataan dan Penataan Aset Daerah

3(2)

KUNJUNGAN KERJA. Jajaran Komisi A melakukkan kunjungan kerja ke Badan Penghubung di DKI Jakarta.(Foto: Choirul Amin)

JAKARTA – Fokus Komisi A sekarang ini adalah mengevaluasi APBD dan penataan aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi. Karena beberapa saat yang lalu telah dibahas mengenai anggaran APBD tahun 2018. Pada tahapan perencanaan APBD 2020.

Di Jateng sudah memiliki forum perangkat daerah, rembug yang diselenggarakan Bappeda. Sebentar lagi akan ada rapat Badan Musyawarah untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Salah satu tugas pokok fungsi adalah sebagai pelayanan. Dalam mewujudkan pelayanan tersebut, fasilitas-fasilitas Badan Penghubung harus lebih ditingkatkan. Mengingat untuk DPRD Jateng sendiri pada awal September nanti keanggotaannya bertambah dari 100 menjadi 120 orang.

Secara prinsipnya untuk penggunaan anggaran, Komisi A terus mendukung pendataan dan penataan aset sampai 2020 yang berada di Anjungan Provinsi Jateng di TMII.

Ketua Komisi A Masruhan Samsurie

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Syamsurie saat menyambangi Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jateng Jalan Darmawangsa VIII/26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat

Senada dengan pernyataan tersebut, Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat meminta Badan Penghubung untuk menyusun kembali perencanaan dalam penggunaan anggaran tahun 2020.

“Tentunya kalau memang sudah cukup ya terima kasih, namun kalau tidak nanti bisa dihitung ulang. Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain apabila masih perlu penyesuaian mohon nanti bisa segera dihitung sehingga angkanya bisa disetujui bersama.”

Diskusi forum itu dimaksudkan agar pada saat pembahasan APBD induk tahun 2020 sudah tidak ada lagi pergeseran-pergeseran baik angka maupun kegiatan.

Dari segi kegiatan yang dilaksanakan di Anjungan TMII, Fuad menegaskan sangat memberikan apresiasi kepada Badan Penghubung. Karena menurutnya sudah sangat bagus. Harapannya yang sudah bagus itu bisa dipertahankan sekaligus ada peningkatan.

“Kami Komisi A masih sangat perlu memastikan kembali, karena KUA-PPAS 2020 nanti akan segera diagendakan. Kami berharap perencanaan sudah betul-betul clear sehingga semua itu bisa berjalan lancar,” lanjutnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Plt Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Emy Dyah Margiarekta mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi untuk proses penyusunan anggaran 2020 untuk disampaikan ke Komisi A.

“Rencananya dipergunakan untuk belanja modal gedung dan bangunan serta pengadaan gedung tempat kerja Lainnya senilai Rp 600 juta diperuntukkan renovasi atap dan ruang rias di Anjungan TMII. Sedikit demi sedikit anjungan akan dibuat senyaman mungkin agar pengunjung semakin banyak dan tentunya untuk menambah kualitas pelayanan terhadap Anggota DPRD yang baru nantinya”.(amin/priyanto)

Berita Terkait

  • Promosi Museum Purbakala Sangiran Perlu Dioptimalkan

    FOTO BERSAMA. Sejumlah anggota Komisi B berfoto bersama di depan Museum Purbakala Sangiran, Sragen.(Foto: Faiz Fuadi) SRAGEN – Komisi B DPRD Jateng menilai pengelolaan objek wisata Museum Sangiran di Sragen belum optimal. Terbukti promosi museum yang menyimpan peninggalan purbakala itu…

  • MEDIA TRADISIONAL: Wayang Aset Warisan Budaya Adiluhung

    MUNGKID – Pakeliran lakon “Wahyu Mahkotarama” dibabarkan. Meski tak sampai utuh, namun isi perihal lelaku hidup itu dapat diuraikan secara singkat dan padat oleh Ki Jumbuh Siswanto. Dalang dari Pakis, Kabupaten Magelang itu sedang sanggit wayang di Padepokan Sasana Wiyata, Desa Danurejan, Kecamatan Mertoyudan, guna acara “Dialog Parlemen: Nguri-uri Kebudayaan Daerah Khas Magelang”, Sabtu (22/1/2022).

  • Capaian Retribusi di Banyumas pada Kuartal II 86%

    BANYUMAS – Komisi C melakukan kunjungan ke Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Banyumas, Rabu (31/8/2024). Kunjungan dilakukan dalam rangka melaksanakan monitoring kinerja UPPD Kabupaten Banyumas berkaitan dengan realisasi yang sudah dilaksanakan.

  • Pelatihan Kerja di BLK Perlu Sesuaikan dengan UU Cipta Kerja

    YOGYAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah terus mendalami materi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketengakerjaan. Dalam upaya penguatan tersebut, dewan berkunjung ke Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Provinsi Yogyakarta pada Selasa, (14/12/2022). Turut hadir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

  • Vaksinasi di Klaten Lancar, Sukoharjo Masuk Level 3

    KLATEN – Komisi E terus memantau pelaksanaan vaksinasi di sejumlah daerah. Untuk wilayah Solo raya, Klaten dan Sukoharjo jadi daerah pemantauan. Pada Rabu (30/3/2022), saat berkunjung di Klaten rombongan wakil rakyat itu diterima Wakil Bupati Yoga Hardaya dengan didampingi Ketua DPRD Hamenang Wajar Ismoyo dan Kadinkes Cahyo Widodo di Kantor Setda setempat.