TEGAL – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah ingin memastikan persiapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2024. Dalam pantauan kali ini, mereka berkunjung ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tegal sebagai salah satu penyelenggara pemilu.
JAKARTA – Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial ini diharapkan mampu menjadi Propemperda DPRD Jateng. Hal itu mengemuka dalam kegiatan kunjungan kerja Komisi A ke kantor Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (4/10/2023).
KARANGANYAR – DPRD Provinsi Jateng menggelar kegiatan Uji Publik yang membahas Raperda tentang Penanganan Konflik Sosial pada Senin (2/10/2023) lalu di The Alana Hotel & Convention Center Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini, Komisi A sebagai inisiator raperda tersebut ingin mendapatkan data dan informasi dari masyarakat, khususnya tentang konflik sosial.
KARANGANYAR – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah memantau aset daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Solo-Sragen, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Karanganyar. Sejauh ini asset lahan tersebutu dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan cara sewa. Tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seluas 1.000 m2 dari luas keseluruhan 4.200 m2 disewa selama kurun waktu 5 tahun dengan biaya sewa Rp 67.156.100 terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2026 yang dipergunakan untuk garasi bus Family Raya.
YOGYAKARTA – Komisi A DPRD Jateng terus berupaya guna mendapatkan data secara komprehensif perihal penguatan isi dari Raperda Penanganan Konflik Sosial. Pada Jumat (22/9/2023), komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan itu berkunjung ke DPRD Provinsi DI Yogyakarta. Pada kesempatan itu mereka diterima Ketua Komisi A Eko Suswanto.
PATI – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bumirejo di Kecamatan Margorejo, Pati, mampu mengelola tempat yang dulu jembatan timbang menjadi sebuah pasar desa. Dalam mengelola tempat itu, pihak BUMDes menyewa aset milik Pemprov Jateng. Hal itu mengemukan dalam kunjungan kerja Komisi A ke Pasar Bumirejo, Jumat (4/8/2023). Kini Pasar Bumirejo mampu menjadi pasar dengan segala jenis usaha. Pedagang pun mayoritas berasal dari warga desa setempat.
SURAKARTA – Penetapan Hari Jadi Provinsi Jateng, sesuai dengan dilantiknya gubernur pertama RP. Suroso pada 1945, mendapat dukungan dari masyarakat. Hal itu sejalan dengan semangat Komisi A DPRD Provinsi Jateng untuk menjaga nilai sejarah dan perjuangan sesepuh Jateng.Â
SURAKARTA – Memasuki etape akhir rangkaian penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong adanya kolaborasi aktif antarstakeholder terkait. Komisi A menelisik tentang adanya data aktif warga yang telah meninggal dalam daftar pemilih sementara (DPS)
JAKARTAÂ – Hari Jadi Jateng yang semula pada 15 Agustus 1950 akan diubah menjadi 19 Agustus 1945. Untuk itu, baik eksekutif maupun legislatif, kini mengonsultasikannya secara langsung ke Kemendagri.
GEDUNG BERLIANÂ – Komisi A DPRD Provinsi Jateng kembali melanjutkan rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Ada 7 OPD yang hadir di ruang rapat Komisi A, Gedung Berlian, Kota Semarang, Rabu (21/6/2023).
GEDUNG BERLIAN – Komisi A DPRD Jawa Tengah kembali menggelar rapat kerja bersama empat mitra OPD, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermades) dan Badan Penghubung Jateng.Â
KARANGANYAR – Konflik sosial kerap menjadi pemicu permasalahan daerah. Ketidakadilan, kesenjangan sosial-ekonomi, maupun ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik merupakan embrio dari cekcok, perselisihan, maupun pertentangan antarorang dan kelompok masyarakat.
