Gorong-gorong & Jembatan di Sragen Perlu Diperlebar

IMG

PANTAU JEMBATAN. Komisi D DPRD Jateng saat melakukan pantauan gorong-gorong dan jembatan di Kabupaten Sragen, Jumat (12/4/2019). (foto teguh prasetyo)

SRAGEN – Hingga kini, masih ada sejumlah gorong-gorong dan jembatan di wilayah provinsi yang butuh perbaikan. Seperti saat Komisi D DPRD Jateng melakukan pantauan di Kabupaten Sragen, Jumat (12/4/2019), ada jembatan dan gorong-gorong yang butuh pembenahan berupa pelebaran.

Dalam pantauan itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso meminta gorong-gorong dan jembatan yang ada di lajur jalan provinsi harus diperbaiki. Mengingat, problem utama jalan yang ada di Jateng adalah persoalan drainase.

Selain itu, mengacu Perda Nomor 8 Tahun 2012 terkait dengan Standarisasi Jalan Provinsi, menurut dia, hal itu memang harus diperbaiki sesuai dengan standar. Arahnya, standarisasi jalan provinsi lebarnya adalah 7 meter.

“Makanya, gorong-gorong yang masih sempit, jembatan yang masih sempit, diusahakan dilebarkan. Nanti, arahannya badan jalan tujuh meter, itu ada di pergub,” jelas Anggota Fraksi PKS DPRD Jateng itu, saat meninjau paket Rehabilitasi Jembatan Senggorong II, Gorong-gorong Ngandong, dan Gorong-gorong Candian Barong di Kabupaten Sragen.

Mengenai pantauan pekerjaan rehabitalisasi, dia memberi catatan mengenai keterlambatan pengerjaan. Salah satu permasalahan yang mendasarinya adalah munculnya rekanan pihak ketiga dari luar Jateng. Meskipun pekerjaan masuk dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP), namun harus tetap memperhatikan aspek kualitasnya.

Menanggapi hal itu, Kasi Wilayah Sragen dan Blora Dinas Bina Marga Jateng Sihono menyampaikan paket rehabilitasi tersebut merupakan pekerjaan pada 2018 yang dikerjakan PT Sinar Cemerlang dari Ciamis. Dalam pengerjaan waktu molor, kendalanya karena rekanan dari Ciamis sehingga koordinasi komunikasi menjadi tidak lancar.

“Mengenai penanganan keterlambatan, kami pacu dan kami panggil panggil terus. Kebetulan, ada teman dari rekanan yang membantu. Kalau tidak ada yang bantu, ya nggak selesai akan kita putus kontrak,” jelas Sihono. (teguh/ariel)

Berita Terkait

  • DPRD Ingin Jalinan Kerja Sama dengan BPK Diperkuat

    SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono berharap pihaknya bisa terus menjalin kerja sama yang baik dengan BPK RI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut disampaikannya usai acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali kepada Hari Wiwoho, Selasa (13/9/2022), di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Ayub ditugaskan menjadi Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, sementara Hari sebelumnya menjabat Kepala BPK Perwakilan Lampung.

  • Karyawan Banyak Positif, Komisi E Sarankan Penutupan Pabrik

    DEMAK – Menyikapi munculnya klaster baru Covid-19 di sektor industri, Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak adanya langkah tegas Pemerintah Provinsi dan pengelola pabrik. Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Aziz menegaskan, jika ada yang positif Covid-19, perlu dilakukan penutupan pabrik.

  • Bali Tetap Jadi Barometer Pengelolaan Kepariwisataan

    DENPASAR – Berbicara masalah kepariwisataan, Bali menjadi tempatnya. Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan dunia, Bali memiliki tata kelola pariwisata yang terorganisasi secara rapi, berbasis budaya lokal dan berorientasi pada keberlanjutan. Karena itulah, Komisi B DPRD Jateng datang ke Dinas Pariwisata Bali guna menggali informasi secara menyeluruh untuk penguatan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah di Jawa Tengah, Rabu (18/12/2024).