DPRD Terima Aspirasi LSM GMBI Jateng

Tanggal -
1 agmbi2

TERIMA ASPIRASI : Jajaran Komisi A menerima aspirasi dari LSM GMBI Jateng di ruang Rapat Pimpinan, Gedung DPRD Jateng.(foto: priyanto)

GEDUNG BERLIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkomitmen untuk meneruskan aspirasi dari LSM Dewan Pimpinan Wilayah Teritorial Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Jateng kepada pemerintah pusat maupun DPR terkait pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Ketua Komisi A M Saleh, (anggota) M Yunus dan Suharto

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi A M Saleh bersama anggota M Yunus, Suharto, dan Saiful Hadi saat menerima GMBI di ruang Rapat Pimpinan lantai I Gedung Berlian DPRD Jateng, Kamis (2/7/2020).

“Secara prinsip aspirasi ini kami sampaikan pada pusat dan DPR. Surat akan kami kirimkan resmi,” ucap M Saleh.

Saiful Hadi

Saiful Hadi turut menambahkan, pembahasan RUU HIP menjadi ranah DPR. Sebagai kelembagaan di daerah, DPRD hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat terkait dinamisasi dari pembahasan tersebut.

Puluhan anggota GMBI dengan Ketua Tukin Sakedy beserta Sekretaris Nanno AH mendatangi Gedung DPRD Jateng untuk menyuarakan aspirasi terkait penolakan RUU HIP.(evi/priyanto)

Dilihat: 71

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.